Banyak Aduan Soal Tanah dan Pendidikan ke Ombudsman, Ini Tanggapan Pemkab Siak

Source: Internet

 

Plt Asisten I Pemkab Siak L Budhi Yuwono tidak menampik jumlah pengaduan dari Siak banyak masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Riau. Adapun persoalan di dominasi oleh kasus di bidang pertanahan dan pendidikan.

Namun demikian, ada berbagai faktor yang menyebabkan Siak mencolok dalam data yang dirilis Ombudsman. Faktor tersebut akibat ketidaksengajaan dan masih terjadinya perbedaan pendapat antara pihaknya dengan Ombudsman.

Dalam kasus pertanahan misalnya. Di Kabupaten Siak masih terdapat banyak sekali hutan dan pembukaan kawasan. Di Kecamatan Sungai Mandau, rata-rata kawasan hutan. Sehingga banyak pengaduan begitu ada pembangunan baik dari pemerintahan maupun dari investor.

“Laporan kasus seperti ini dilaporkan masyarakat ke Ombudsman. Sehingga masuk ke data mereka, yang membuat grafik laporan Siak semakin meningkat”, kata dia, Rabu (20/9/2017)

Selain Sungai Mandau, pengaduan terbanyak juga disinyalir di sepanjang jalur tol Pekanbaru – Dumai. Namun, beberapa pengaduan tentang kasus tanah di lokasi itu, sebagiannya berada pada wilayah Bengkalis. Namun laporanya masuk untuk Pemkab Siak.

“Kita tidak memungkiri beberapa kasus terjadi. Apakah orang Siak yang punya tanah di wilayah Bengakalis atau bagaimana. Nah, ini juga salah satu faktor yang membuat Siak mempunyai banyak laporan ke Ombudsman”, kata dia.

Sementara terkait laporan di bidang pendidikan, terjadi akibat perbedaan persepsi. Yang menyita perhatian Ombudsman adalah kasus pungutan kepada siswa. Namun, Pemkab Siak punya alasan terkait pungutan itu.

“Setiap ada pungutan merupakan kesepakatan komite sekolah. Tetapi kemudian menjadi laporan masuk ke Ombudsman, dan ditindak lanjuti. Pungutan ini biasanya pada waktu acara perpisahan”, kata dia.

Tidak hanya itu, pungutan uang Pramuka perbulan juga masuk ke dalam laporan Ombudsman. Padahal dana BOS tidak bisa digunakan untuk biaya Pramuka, sehingga sekolah menyepakati iuran atau pungutan kepada siswa.

“Dalam perspektif dinas pendidikan, sumbangan seperti itu tidak menjadi masalah. Namun dalam persepktif ombudsman itu tidak dibenarkan”, kata dia.

Lebih lanjut Budhi menerangkan, merujuk angka yang dirilis Ombudsman, sebenarnya grafik untuk kabupaten Siak menurun. Karena jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, grafik Siak itu berada pada angka 200 lebih, bahkan ada yang di atas 300.

“Tetapi kami tetap terus membenahi sektor pelayanan publik”, kata dia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fifteen + four =