PEKANBARU — Calon Gubernur Riau DR Firdaus ST,MT mengungkapkan, alokasi anggaran Rp1,5 miliar per-desa di Riau merupakan angka yang realistis dan proporsional. Dana itu bersumber dari APBN sebesar Rp1 miliar dan Rp500 juta dari APBD Provinsi.
“Kami (Firdaus dan Rusli Effendi,red) sudah sepakat sejak jauh hari soal angka tersebut. Sebab lebih realistis dan proporsional. Maksimal dari APBD Provinsi itu ya Rp500 juta per-desa. Sedangkan yang Rp1 miliar lagi bersumber dari APBN,” kata Firdaus.
Berbicara kepada media di sela-sela kampanye dialogis pekan silam di kabupaten Inhu, Firdaus mengungkapkan ketidakmengertiannya dengan Paslon lain yang berani mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar Rp1 miliar per-desa.
“Saya tak tahu juga dasar pemikiran seperti itu. Kalau Rp1 miliar per-desa dialokasikan dari APBD Provinsi itu angkanya sudah Rp6 triliun setahun. Artinya, lebih dari separuh APBD Provinsi akan tersedot ke sana. Bagaimana dengan pembangunan dan anggaran untuk sektor lain? Jadi itu tidak realistis dan ya…,” ujar Firdaus sambil tersenyum tanpa melanjutkan kalimatnya.
Di sisi lain, kata Cagubri nomor urut 3 tersebut, kalau ada yang menyebutkan alokasi dana desa sebesar Rp1 miliar per-desa, itu juga jadinya akal-akalan untuk statemen kampanye saja. Sebab, program dana desa yang Rp1 Miliar per-desa sudah agenda nasional/pemerintah pusat dan masuk dalam anggaran APBN.
“Itu cuma sebatas menyalurkan dana pusat untuk desa saja. Jadi, masyarakat sebaiknya harus jeli dan mesti ikut mengkritisi setiap penyampaian program dari setiap pasangan calon,” kata Doktor Ilmu Pemerintahan lulusan IPDN Jatinangor, Bandung tersebut.
Menurut Firdaus yang berpasangan dengan H Rusli Effendi di Pilgubri 2018 ini, pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan kawasan pedesaan di Riau merupakan program utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, tingkat kesejahteraan desa akan sangat menentukan dalam mengangkat keterpurukan perekonomian Riau saat ini.
Dan dengan mengalokasikan dana pembangunan dan otonomi desa sebesar Rp1,5 miliar setiap tahunnya yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN, hal tersebut merupakan bentuk dari upaya percepatan pembangunan yang akan dilakukan Pemprov Riau nantinya, bila pasangan nomor urut 3 ini dipercaya memimpin provinsi penghasil devisa terbesar bagi Indonesia ini. “Kita ingin proporsional dan tidak mau memprovokasi rakyat dengan angka yang secara anggarannya juga harus riil dan mengacu pada azas kepatutan dan perimbangan keuangan daerah,” imbuh Firdaus.
Dijelaskan Firdaus, angka Rp500 juta dari APBD Provinsi untuk alokasi pedesaan, sudah sangat maksimal. Toh saat ini, kata Firdaus, sepanjang tahun 2018, Pemprov Riau hanya mengalokasikan Rp100 juta per-desa. “Kalau Rp100 juta per-desa itu relatif kecil dan tidak akan mampu terserap maksimal untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan di pedesaan,” kata Firdaus.
Karena itulah, pihaknya setelah berkonsultasi dengan partai pendukung Firdaus-Rusli, yakni Partai Demokrat, PPP serta partai non-parlemen, PBB, sepakat menaikkan alokasi dana yang bersumber dari APBD Riau dari Rp100 juta menjadi Rp500 juta per desa.
“Insha Allah jika kami berdua diamanahkan masyarakat memimpin Riau, alokasi Rp1,5 miliar per-desa itu, akan kita wujudkan. Apalagi dari kunjungan kami ke desa-desa, kondisi masyarakat di sana memang masih sangat memprihatinkan dan butuh perhatian serius dari Pemerintah Provinsi. Selain itu dalam kondisi perekonomian yang melambat dan merosot tajam ini, tak mungkin teman-teman bupati kita biarkan sendiri memikirkan daerahnya. Harus ada sinergi dan perhatian maksimal dari provinsi,” kata Firdaus mengakhiri wawancaranya.
