Geliat Rupiah Menjelang Pemilihan Presiden Indonesia 2019

Foto: Mata Mata Politik

 

Pemerintah Indonesia telah dipaksa untuk menarik kembali sebuah kebijakan baru yang diadopsi untuk mendukung Rupiah, yang telah diserang oleh sejumlah pengkritik. Penarikan itu terjadi ketika ekonomi, alih-alih isu sektarianisme agama, mulai menjadi perhatian menjelang pemilihan presiden Indonesia pada bulan April 2019.

Bersamaan dengan kenaikan suku bunga kumulatif bank sentral sebesar 175 basis poin sejak bulan Mei 2018, pemerintahan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo telah sibuk memperkenalkan sejumlah langkah yang ditujukan untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan menstabilkan Rupiah. Salah satunya ialah membuka sejumlah sektor bisnis untuk kompetisi asing.

“Di tengah fluktuasi global, Bank Indonesia terus mempertahankan Rupiah. Kami sepenuhnya menyadari betapa sulitnya pertempuran dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan,” kata Jokowi saat pertemuan tahunan bank sentral pada hari Selasa (27/11), memuji kenaikan suku bunga yang terbaru. “Saya menyaksikan pasar terkejut dan menyambutnya dengan positif. BI telah menunjukkan taringnya.”

Untuk mendukung arah bank sentral, pemerintah pada tanggal 16 November 2018 mengumumkan tiga kebijakan utama di bawah judul Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Paket tersebut awalnya termasuk pajak liburan, relaksasi lebih lanjut dari daftar investasi negatif yang bertujuan untuk menarik investasi asing langsung, serta kebijakan yang mewajibkan eksportir di sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan untuk menyetorkan laba valuta asing mereka di bank domestik, dengan pemotongan pajak penghasilan bagi mereka yang mematuhi.

Pejabat pemerintah mengatakan langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mempertahankan aliran modal pada awal bulan November 2018, setelah arus keluar yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan perang perdagangan AS-China. Faktor-faktor eksternal tersebut telah menempatkan Rupiah di bawah tekanan. Pada satu titik, mata uang kehilangan 11 persen nilainya terhadap dolar AS. Rupiah kemudian kembali menguat sejak akhir Oktober.

“Pemerintah sedang berusaha mendorong aliran masuk modal asing lebih lanjut, termasuk melalui investasi langsung,” menurut pernyataan kantor menteri koordinator ekonomi dalam sebuah pernyataan pers pada hari Jumat (23/11). “Peningkatan investasi langsung diperkirakan akan mencakup peningkatan defisit transaksi berjalan. Juga, pemerintah berharap kepercayaan investor akan segera membaik.”

Defisit transaksi berjalan Indonesia melebar menjadi 3,37 persen produk domestik bruto pada kuartal ketiga, dari 3,02 persen pada kuartal sebelumnya. Angka itu membawa defisit kumulatif menjadi 2,86 persen dari PDB pada periode Januari-September 2018, mendekati apa yang dianggap Bank Indonesia sebagai “batas aman” sebesar 3 persen.

Sementara itu, investasi langsung asing turun 20,2 persen year on year pada periode Juli-September 2018, penurunan kuartal kedua berturut-turut setelah penurunan 12,9 persen pada kuartal kedua, yang merupakan penurunan pertama sejak setidaknya tahun 2010.

Presiden Indonesia Joko Widodo dan rivalnya Prabowo Subianto menghadiri upacara menandai dimulainya periode kampanye untuk pemilihan presiden 2019 di Jakarta, Indonesia, tanggal 23 September 2018. (Foto: Reuters)

Namun pihak oposisi segera menyerang kebijakan yang baru diumumkan, menyebut daftar investasi negatif yang direvisi “sangat berbahaya” karena akan memungkinkan investor asing untuk menjalankan atau sepenuhnya mengendalikan bisnis yang sebelumnya mereka jauhi. Beberapa dari bisnis ini biasanya diserahkan kepada usaha kecil dan menengah lokal.

“Jika UKM harus bersaing dengan investor asing, mereka akan mati lemas, tidak bisa bernafas, semua akan dikalahkan,” kata kandidat wakil presiden dari pihak oposisi, pengusaha Sandiaga Uno, kepada wartawan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) juga menyuarakan ketidakpuasan mereka.

Pada hari Rabu (28/11), Jokowi memutuskan untuk tidak melakukan relaksasi daftar investasi negatif, yang pada awalnya meminta 54 lini bisnis, mulai dari warnet dan percetakan kain, hingga penyedia telekomunikasi serta pengeboran minyak dan gas lepas pantai, untuk dibuka sepenuhnya atau sebagian.

“Keputusan untuk menghapus kebijakan relaksasi dari daftar investasi negatif diambil setelah mendapatkan inspirasi dari ketua KADIN dan ketua umum HIPMI,” kata Jokowi, yang menghadiri pertemuan KADIN di Solo, Jawa Tengah. “Jika kepala Kamar Dagang dan ketua HIPMI sudah berbicara, inspirasi apa lagi yang perlu saya dengar?”

Paket kebijakan yang diperlemah mengikuti serangkaian langkah yang telah diperkenalkan dalam beberapa bulan terakhir untuk mengekang jatuhnya Rupiah dengan menurunkan defisit perdagangan. Langkah ini termasuk penundaan untuk beberapa proyek infrastruktur dengan konten impor yang tinggi, penggunaan wajib produk biodiesel yang diproduksi di dalam negeri, dan peningkatan pajak atas importir terhadap lebih dari 1.000 barang konsumsi.

Depresiasi Rupiah sejauh ini belum diterjemahkan ke dalam inflasi yang lebih tinggi, yang pada bulan Oktober 2018 dibatasi pada 2,2 persen year to date. Depresiasi diperkirakan akan mencapai 3,2 persen pada akhir tahun. Pembendungan ini terutama karena pemerintah secara substansial meningkatkan subsidi bahan bakar serta kebijakan lain untuk menjaga harga tetap rendah. Namun, kubu oposisi telah menjalankan kampanye mengklaim adanya peningkatan harga kebutuhan yang menimbulkan penderitaan bagi para calon pemilih berpenghasilan rendah.

Langkah-langkah pemerintah dan kondisi moneter yang lebih ketat telah menyebabkan perlambatan ekonomi domestik, membuat ikrar kampanye Jokowi pada pilpres 2014 untuk menumbuhkan ekonomi sebesar 7 persen hampir pasti tidak dapat diraih. Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,4 persen tahun ini, tetapi Bank Indonesia merevisi dan menurunkan angka ini menjadi 5,1 persen awal bulan November 2018.

Tetapi presiden tampaknya sepenuhnya sadar bahwa jika Rupiah yang lebih lemah diterjemahkan ke dalam inflasi yang lebih tinggi pada setiap titik yang mengarah ke pemilihan, ia akan menghadapi kritik cepat dan keras dari kubu oposisi, sehingga prioritas saat ini berada pada stabilitas mata uang, alih-alih pertumbuhan ekonomi.

“[Depresiasi] Rupiah tidak akan secara langsung mempengaruhi hasil pemilu, tetapi hal itu akan berpengaruh jika mengarah ke inflasi,” tutur analis politik Djayadi Hanan kepada Nikkei Asian Review pada hari Jumat (23/11). “Inflasi berarti meningkatnya harga pokok, yang akan mengurangi daya beli masyarakat dan memperlebar kemiskinan, sehingga dapat mengurangi elektabilitas kandidat presiden petahana.”

Pemilihan presiden Indonesia 2019 akan menjadi pengulangan dari pilpres 2014 ketika Jokowi, mantan pengusaha mebel, dan jenderal purnawirawan Angkatan Darat Prabowo Subianto akan saling berhadapan satu sama lain. Tapi sementara pemilu 2014 menunjukkan munculnya kampanye berbasis sentiment agama dan etnis, dengan oposisi berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok Muslim konservatif dengan menggambarkan Jokowi sebagai tidak Islami, pilihan Jokowi saat ini untuk didampingi oleh ulama Muslim senior Ma’ruf Amin sebagai pasangan cawapres sebagian besar telah menangkis kampanye sektarian yang menyerangnya.

Akibatnya, ekonomi sekarang menjadi “faktor fundamental yang akan mempengaruhi hasil pemilu,” kata Hanan.

Beberapa jajak pendapat dari bulan September-November 2018 menunjukkan bahwa Jokowi mempertahankan kepemimpinan yang nyaman atas Prabowo dengan 53-60 persen atas 29-33 persen suara. Tapi dengan pemilihan presiden 2019 masih akan dihelat lima bulan lagi dan dengan adanya hasil pemilu yang penting sebelumnya yang jauh berbeda dengan prediksi lembaga survei, masih ada kemungkinan pergeseran peluang kemenangan di menit terakhir jelang pilpres.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eighteen − 6 =