Uji Nyali Jokowi Naikkan Tarif Listrik 2019

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

 

Jamaknya mendekati pemilu, kandidat petahana berusaha mengeluarkan kebijakan populis. Langkah ini juga dilakukan Jokowi-Jusuf Kalla. Keduanya memutuskan untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bersubsidi hingga 2019 nanti. Namun, sekonyong-konyong Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyinggung opsi kenaikan harga energi saat membahas kebijakan fiskal pada 2019 dengan DPR, akhir Mei lalu.

Ia mengatakan, kenaikan harga minyak mentah dunia telah mendorong naiknya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Alhasil, komponen biaya produksi meningkat untuk BBM bersubsidi yaitu solar, termasuk LPG. Kenaikan harga BBM bersubsidi dan listrik disadari akan menimbulkan tantangan lain, yaitu kenaikan inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Namun, jika pemerintah tidak melakukan kebijakan tersebut, akan memberikan tekanan terhadap fiskal maupun keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, tanpa kenaikan harga, Sri menyebut adanya risiko berupa distorsi ekonomi yang berdampak negatif bagi perekonomian jangka panjang. Atas dasar itu, ia menyatakan, pemerintah akan mengambil kebijakan tanpa mengorbankan kemampuan daya beli masyarakat.

Terkait wacana ini, Sri akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana diketahui, dalam empat bulan terakhir, harga minyak internasional kembali merangkak naik di kisaran US$ 70 per barel, bahkan sempat mendekati harga US$ 80 per barel.

Yang menarik adalah, rencana Menteri Keuangan terbaik Asia untuk menaikkan harga energi itu sesuai dengan analisis dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), sebuah lembaga konsultan energi yang bermarkas di AS. IEEFA memprediksi tarif listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan naik sekitar 10-25% pada 2020. Prediksi ini dibuat berdasarkan catatan riset bertajuk “PLN’s Coal IPP Funding Gap Suggests Tariffs Must Rise in 2020”.

Kenaikan ini ditimbang berdasarkan performa keuangan perusahaan. PLN berencana menerbitkan lebih dari US$ 1 miliar obligasi ke pasar internasional. Analis Energy Finance IEEFA, Elrika Hamdi, juga mengingatkan bahwa kenaikan tarif listrik menjadi perhatian khusus investor, mengingat ekspektasi kerugian operasional yang meningkat tajam dalam empat tahun ke depan. “Ini (kenaikan tarif) adalah salah satu yang mungkin tidak ingin dibicarakan pemerintah dan PLN sekarang, terutama terkait dengan tahun politik,” ujar Elrika.

IEFFA memperkirakan beban biaya operasi PLN berpotensi meningkat dari Rp 275,47 triliun menjadi Rp 447,77 triliun pada 2021. Kenaikan terbesar berasal dari biaya pembelian listrik dari Rp 72,42 triliun menjadi Rp 119,17 triliun, yang berasal dari kapasitas pembangkit baru. Untuk menutup kenaikan beban, kajian tersebut menilai pemerintah juga perlu menambah subsidi listrik hingga 2021. IEEFA memperkirakan subsidi listrik bisa membesar dari Rp 50,6 triliun tahun lalu menjadi Rp 133,7 triliun pada 2021.

Jadi, bisa dikatakan bila tidak ada kenaikan tarif energi, khususnya listrik, berpotensi membuat BUMN sekelas PLN bisa gulung tikar. Pertanyaan publik pun mengemuka, beranikah Jokowi? Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari mantan Wali Kota Solo itu. Yang pasti adalah, beberapa waktu lalu Menkeu Sri juga mengatakan pemerintah akan menghitung ulang alokasi subsidi listrik dan BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mantan direktur Bank Dunia itu menjelaskan bahwa keputusan mengenai jumlah baru dana subsidi akan diputuskan usai pertemuan dengan DPR. Mengapa harus ditambah? Berdasarkan rilis pernyataan Menteri Keuangan pula, publik mengetahui bahwa pemerintah telah menyalurkan anggaran subsidi sebesar Rp 166,3 triliun atau 98,5% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 168,9 triliun.

Realisasi subsidi energi pada 2017 mencapai Rp 97,6 triliun atau 108,7% dari target APBN-P sebesar Rp 89,9 triliun. Subsidi energi dirinci dalam subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik. Untuk subsidi BBM dan LPG, pada 2017 telah terealisasi sebesar Rp 47 triliun atau lebih tinggi hingga 105,7% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 44,5 triliun. Subsidi listrik pada 2017 disalurkan sebesar Rp 50,6 triliun, atau lebih tinggi hingga 111,5% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 45,4 triliun.

Yang menarik, di tengah wacana tingginya subsidi energi 2017, muncul polemik bahwa ternyata tambahan subsidi listrik tahun lalu bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, penambahan anggaran subsidi sebesar Rp 5,22 triliun tidak sesuai dengan APBN-P 2017. Tambahan pembayaran subsidi ini juga dinilai tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai.

“Di APBN tidak ada anggarannya, tetapi ada pengeluaran sebesar Rp 5,22 triliun. Kenapa tidak dianggarkan subsidinya atas beban-beban yang lalu?” tanya Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara usai menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/5).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mencatat realisasi belanja subsidi listrik tahun lalu sebesar Rp 50,59 triliun. Padahal anggaran yang dialokasikan hanya Rp 45,37 triliun. Artinya, ada kelebihan sebesar Rp 5,22 triliun. Selisih ini merupakan pembayaran atas utang subsidi pada 2015.

Mekanisme penambahan subsidi berdasarkan revisi keempat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditetapkan Menkeu Sri pada 28 Desember 2017. Pembayarannya dilakukan melalui tiga bank BUMN kepada PLN pada 29 Desember tahun lalu. Rinciannya, melalui BRI sebesar Rp 2,6 triliun, Bank Mandiri Rp 1,3 triliun, dan BNI Rp 1,3 triliun.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan agar pemerintah bersama DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan subsidi di luar parameter yang ditetapkan. Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah menyatakan menerima rekomendasi ini. Pemerintah akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN 2019.

Membingungkan? Jelas sekali. Sebuah opsi kebijakan negara yang tidak populis terjadi ketika realisasi subsidi pelayanan publik telah melebihi kuota. Yang menarik, kelebihan nilai yang ditutupi pemerintah pun ternyata diketahui bermasalah.

Tak lama setelah Sri Mulyani mengumumkan akan mempertimbangkan opsi kenaikan tarif listrik di tahun 2019, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia mengumumkan telah menyetujui permohonan pinjaman senilai US$ 300 juta kepada Indonesia. Dana pinjaman dari Bank Dunia ini diklaim untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan, dan menarik investasi swasta.

Sebuah pinjaman yang mengucur ketika suku bunga kredit acuan BI telah naik berturut-turut dalam hitungan hari serta “gimmick” menarik dari Menteri Keuangan atas opsi kenaikan tarif energi yang berpotensi akan memicu inflasi dan kenaikan suku bunga perbankan. Sebuah kombinasi yang manis.

Source :

ThePressWeek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


8 + eleven =