Soal Kampanye Hitam Sawit, Mentan Minta Tolong ke PBB

Foto : gapki.id

 

Jakarta – Komoditas ekspor, minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia mendapat sentimen negatif atau kampanye hitam di Benua Eropa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun meminta tolong kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan masalah ini.

“Hal lain, masalah palm oil. Begitu beliau yang memulai kami sampaikan crude palm oil kami minta tolong ada negatif campaign, black campaign di negara Eropa. saya katakan kita punya standar sendiri dan kami tidak ingin didikte negara lain kami punya kami adalah negara berdaulat dan tidak ingin didikte negara lain, kita punya standar sendiri,” katanya di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Amran mengatakan pihaknya berdiskusi terkait kampanye hitam sawit agar pendekatannya tidak hanya terkait kerusakan hutan. Namun juga dari sisi para petani perkebunan sawit.

Menurut Amran pendekatan dari sisi komunitas petani perlu dilakukan. Sebab, bila dibiarkan para petani sawit tersebut mencari penghasilan lain dengan cara menebang hutan dan akhirnya menghasilkan kerusakan.

“Jadi kemudian dia katakan bagaiamana dengan palm oil, saya katakan pendekatannya jangan saja deforestation, kerusakan hutan di lingkungan tapi lihat lagi dari sisi comunity, kesejahteraan petani,” sambungnya.

“Aku katakan dan mereka ngangguk benar dan aku katakan kalau harga CPO turun karena black campanye petani kurang lebih comunity, penjual, pedagang yang hidup di sana kurang lebih 30 juta orang. Nah 30 juta orang ini mencari pendapatan di lain tempat. Mereka babat hutan lagi, secara tidak langsung yg melakukan black campanye ini yang merusak lingkungan,” ucapnya

Lebih lanjut, Amran memaparkan keterlibatan masyarakat Indonesia dalam industri sawit tergolong besar, yakni 51%. Sedangkan sisanya adalah perusahaan.

“Dia tanya bagaimana keterlibatan masyarakat dan aku bilang 51% masyarakat Indonesia petani terlibat. Selebihnya adalah perusahaan,” imbuhnya.

Maka dari itu, ia berharap pihak PBB dapat memperhatikan kampanye hitam sawit yang terjadi di Eropa.

Sebagai informasi, pagi ini empat anggota khusus dewan hak asasi manusia (HAM) PBB mendatangi Kementerian Pertanian untuk apresiasi program produktivitas di Indonesia.

PBB Apresiasi Produktivitas Pangan RI

Anggota khusus dewan hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengapresiasi produktivitas pangan Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ada tiga hal yang diapresiasi.

“Kami sampaikan upaya untuk meningkatkan pangan Indonesia itu mereka apresiasi. Itu ada beberapa hal poin-poin penting yang diapresiasi, pertama rainfed land (lahan tadah hujan) yang kita bangun arable land (lahan kering). Jadi tanah yang gersang kita optimalkan,” kata Amran.

Ia menjelaskan, lahan tadah hujan yang biasanya hanya bisa ditanam satu kali dalam setahun dioptimalkan produktivitasnya. Di mana produktivitas diharapkan bisa mencapai tiga kali dalam setahun dengan pengembangan teknologi.

“Khusus untuk rainfed land tanah tadah hujan 50% seluruh Indonesia ini yang dulunya tanam satu kali kita program dua kali bahkan nanti ke depan tiga kali. Caranya adalah membangun rain water technology,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Amran, hal yang diapresiasi adalah lahan rawa atau pasang surut (someland). Ia menjelaskan, tanah pasang surut tersebut diapresiasi terkait produktivitasnya yang mencapai dua kali dalam setahun.

“Kemudian tadi tanah tadah hujan, lahan pasang surut di Pakembang. Ini didatangi yang dulu produksi petani satu kali jadi dua kali,” imbuhnya.

Hal terakhir adalah KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Maka dari itu, rencananya anggota PBB tersebut nantinya akan mengunjungi KRPL di Yogyakarta.

“Kemudian someland itu yang diapresiasi. Itu yang diapresiasi kemudian KRPL itu mereka yang mau kunjungi beliau langsung seperti apa KRPL bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan KRPL,” ucapnya.

“Intinya mereka mengapresiasi waktu kami bicara berdua. Setelah kita dialog dengan delegasinya dan tim dan kami berbicara berdua mereka cukup mengapresiasi gerakan kita atas perintah Bapak Presiden unuk memuliakan petani, memprotect petani itu yang ditangkap dan sangat gembira tentang itu,” tutupnya. (dna/dna) 

Source :

Detik.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fifteen − 2 =