BKPM Luncurkan Perluasan Implementasi KLIK di Batam, Kepulauan Riau

Source: Internet

 

Bertempat di Kawasan Industri Batamindo, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/2), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) luncurkan Perluasan Implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Upaya ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan layanan perizinan kepada investor serta fasilitasi proyek-proyek investasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing investasi. Peluncuran Perluasan Implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) Tahap II pada tanggal 3 Februari 2017 ini diberikan kepada beberapa kawasan industri yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam peluncuran ini menyampaikan bahwa kunjungan kerjanya di Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk meluncurkan Perluasan Implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

“Teridentifikasi sebanyak 4 (empat) kawasan industri di wilayah Kota Batam dengan total luas lahan tersedia 326,4 Hektar dan 1 (satu) kawasan industri di Kabupaten Bintan  dengan luas lahan tersedia 229,6 Hektar yang menerima fasilitas KLIK dalam kegiatan peluncuran ini,” ujar Kepala BKPM dalam siaran persnya kepada Beritadaerah.co.id, Jumat (3/2).

Adapun kawasan industri (KI) yang menerima fasilitas KLIK dalam kegiatan peluncuran ini adalah Kota Batam (4 KI, total luas lahan tersedia 326,4 Ha) seperti Kawasan Industri Batamindo Industrial Park (61,4 Ha), Kawasan Industri Bintang Industrial Park II (20 Ha), Kawasan Industri Kabil Integrated Industrial Park (142,5 Ha) dan Kawasan Industri West Point Maritime Industrial Park (102,5 Ha). Sedangkan untuk Kabupaten Bintan (1 KI, luas lahan 229,6 Ha), yakni Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate Lobam.

Tom menyampaikan bahwa fasilitas KLIK ini dapat dinikmati oleh semua investor karena tidak mensyaratkan batasan minimal nilai investasi atau jumlah tenaga kerja, sepanjang berlokasi di Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. “Dengan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal, baik dari PTSP Pusat di BKPM maupun di PTSP Daerah,” ungkapnya.

Tom mengatakan bahwa secara paralel, perusahaan dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan AMDAL), serta izin pelaksanaan lainnya. Izin pelaksanaan tersebut wajib diselesaikan sebelum perusahaan melakukan produksi secara komersial.

Peluncuran implementasi KLIK didukung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Bintan, Badan Pengusahaan Batam, Badan Pengusahaan Bintan, serta DPRD Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Kota Batam, dan DPRD Kabupaten Bintan. Dengan peluncuran KLIK ini diharapkan realisasi investasi khususnya di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau semakin meningkat dan dapat memacu kegiatan ekspor-impor.

Menurut data BKPM realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam tahun 2016 sebesar Rp 6,26 triliun (71 Proyek), meningkat sebesar 46,6% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2015 sebesar Rp 4,27 triliun (63 Proyek). Realisasi PMA ini umumnya didominasi oleh sektor industri alat angkutan dan transportasi lainnya, serta industri mineral non logam dan industri kimia dasar.

Yohan/Journalist/BD
Editor : Lenny Ambarita
Image:  Bkpm

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twelve + sixteen =