Indonesia: Usaha Memperjuangkan Hak Atas Tanah Kian Menguat

Source: Internet

 

Hari sudah malam dan udara sangat dingin di Pulau Sumatra. Di sebuah tempat yang terlihat kecil di peta, sekelompok tetua merencanakan strategi pertempuran. Dalam tonggak kemenangan tahun lalu, mereka dijanjikan hak atas tanah yang dikuasai penduduk desa selama beberapa generasi, tetapi hari ini mereka mendapat kabar buruk. Pemerintah daerah setempat hendak menguasai bagian hutan di mana mereka memanen benzoin – zat seperti kemenyan – dan memberikannya kepada perusahaan pulp besar. Mereka melihat langkah ini sebagai sebuah pengkhianatan.

Orang-orang tua berdebat dalam bahasa campuran – Batak dan bahasa Indonesia – sambil menyeruput teh dan merencanakan bagaimana mereka akan melanjutkan pertarungan keesokan harinya. Selama bertahun-tahun, hampir setiap hari mereka telah aktif terlibat dalam kegiatan perencanaan semacam ini.

“Kami akan melanjutkan pertempuran. Itu satu-satunya pilihan,” kata Arnold Lumban Batu, sebagai penerima penghargaan dari dua anggota organisasi hak asasi manusia setempat. “Jujur saja, bagi kami lebih baik mati daripada kehilangan tanah dan kalah.”

Anggota komunitas kecil pribumi Pandumaan-Sipituhuta berada di tengah-tengah pusat perjuangan bersejarah yang mungkin bisa mengubah peraturan berbau kapitalisme di Indonesia, yang telah memengaruhi puluhan juta orang. Bersama beberapa komunitas lain, mereka menyebut ketentuan hak-hak masyarakat adat di dalam undang-undang dasar, dan coba melobi untuk mendapatkan dukungan Presiden Joko Widodo, dengan harapan mereka mendapat kepastian hukum atas tanah adat.

Penduduk pribumi di negeri yang sangat luas dan terdiri atas lebih dari 13.000 pulau itu menyaksikan dengan seksama, berharap model kampanye bisa mereka tiru. Banyak ahli lahan, aktivis hak asasi manusia (HAM) dan pemerhati lingkungan percaya bahwa pendekatan yang diadopsi oleh komunitas Pandumaan-Sipituhuta mungkin merupakan jawaban terbaik Indonesia untuk memilah sistem hukum yang kacau dan eksploitatif yang telah ada sejak zaman Orde Baru, dipimpin diktator dukungan AS, yang dengan kekerasan mengambil semua tanah untuk didistribusikan kepada kroni-kroninya. Namun, tidak ada jaminan kesuksesan. Dukungan politik pemerintah pusat mungkin berubah-ubah, dan ada banyak rintangan logistik.

Di Pandumaan, warga desa dengan bangga menceritakan peristiwa pada malam mereka menggerebek perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) yang berencana menebang hutan, dengan cara mencuri semua peralatannya. Mereka juga menceritakan trauma ketika polisi mendatangi desa dan menggelandang  warga. Masyarakat di kawasan Aek Lung menanam “tanaman gerilya” di lahan tradisional yang dikendalikan secara teknis oleh TPL, memulainya tepat setelah perusahaan memanen pohon ekaliptusnya. Mereka mendapati ancaman pembunuhan, dan menuduh perusahaan membakar gubuk-gubuk, meracuni tanaman, dan memanggil polisi militer, yang mengalahkan mereka.

“Saya selalu ada, selalu hadir, dan senantiasa terlibat dalam setiap aksi protes dan mengarahkan setiap langkah bisa kami lakukan,” kata Rusmedia Lumban Gaol, 68, yang mengenakan sarung merah dan kaus sepak bola Barcelona sambil duduk di lantai rumahnya. “Karena dengan wanita tua di depan, orang-orang tangguh di kepolisian atau yang disewa Toba cenderung mengalah. Mereka takut menyakitiku, terutama di depan umum. Mereka juga punya rasa malu.”

Penduduk Indonesia yang berjumlah 260 juta jiwa berbicara lebih dari 300 bahasa dan terdiri atas beragam suku bangsa, disatukan oleh demokrasi di era berakhirnya rezim kolonial. Presiden Sukarno, bapak bangsa Indonesia, telah mencoba beragam land reform untuk menyelesaikan sistem kepemilikan tanah ala Eropa dan tradisional yang tumpang tindih setelah Belanda meninggalkan negeri itu pada tahun 1945.

Namun, kekuasaannya mulai runtuh pada 1965, ketika jenderal yang didukung AS mengambil alih pemerintahan melalui usaha kudeta militer dan mengawasi pemusnahan secara sistematis hingga 1 juta warga sipil karena tuduhan melakukan afiliasi dengan partai komunis. Pemerintahan konservatif yang terbentuk sesudahnya, dipimpin Jenderal Suharto, memerintah sampai tahun 1998. Semasa kepemimpinannya, beragam kejahanan, termasuk korupsi besar, tidak pernah secara resmi ditindaklanjuti, dan banyak pelakunya tetap berkuasa.

Ketika terpilih sebagai presiden pada 2014, Jokowi dipandang sebagai orang di luar lingkaran politik, mirip Barack Obama, dan menjanjikan dukungan kepada kelompok masyarakat adat. Seperti Obama, dia menghadapi serangan terus-menerus dari kanan, dan telah melenceng jauh dari isu-isu yang disukai pendukungnya yang lebih progresif. Agar bisa meneruskan kebijakan atas tanah, dia perlu menerapkan beberapa langkah politik yang rumit.

“Masalahnya di Indonesia adalah bahwa Anda memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap tanah yang sama, dan Anda memiliki konsesi yang cenderung diberikan [di bawah kediktatoran Suharto] kepada para jenderal dan teman elite politiknya,” kata John McCarthy, profesor di Universitas Nasional Australia yang mempelajari hak atas tanah di Indonesia.

“Saya berpikir bahwa kita sedang menuju perubahan yang nyata, tetapi tantangannya sangat besar. Salah satu pertanyaan penting adalah, akankah investor membiarkan ini terjadi? Ini seperti reformasi kesehatan di Amerika Serikat – tidak peduli seberapa bagus gagasan itu, Anda harus melihat koalisi dukungan politik yang akan hilang jika keadaan berubah.”

Jikapun Presiden Jokowi memiliki kekuatan politik untuk menciptakan model baru yang efektif untuk menerapkan kebijakan tanah untuk masyarakat lokal, rinciannya menjadi sangat penting. Para ahli sepakat bahwa masyarakat harus mau menyewakan tanah mereka untuk tujuan komersial demi pertumbuhan ekonomi di negeri yang mengandalkan ekspor bahan batubara, kelapa sawit, dan kayu itu.

“Apakah saya suka bercocok tanam benzoin? Itu yang kami lakukan, dan kami bangga akan hal itu,” kata Sartono Lumban Gaol, suatu pagi di luar hutan bersama beberapa warga desa, saat mempersiapkan diri untuk mulai bekerja keras selama beberapa hari. “Tetapi, saya tidak yakin itu yang akan saya lakukan jika saya punya banyak pilihan lain.”

Tidak semua anggota masyarakat memilih untuk bertahan. Banyak dari mereka sudah “menandatangani” kesepakatan. Namun, organisasi lokal KSPPM dan lainnya berpendapat, warga sangat dirugikan karena tidak memiliki pengetahuan atas hak mereka sepenuhnya.

TPL membantah semua tuduhan bahwa mereka telah melanggar undang-undang, mengatakan bahwa jika pemerintah memilih untuk mengubah hukum atas wilayah operasionalnya, mereka akan dengan senang hati menyesuaikan praktiknya.

“Kami selalu bekerja sama dengan pemerintah, dan kami yakin bahwa setiap perubahan yang terjadi dapat menghasilkan situasi win-win-win – untuk sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat,” kata Mulia Nauli, anggota dewan direksi TPL, dalam sebuah wawancara telepon dari pabrik baru mereka di Sumatra Utara. “Kami berharap bisa beroperasi dengan juga membantu mengembangkan kawasan di lingkungan sekitar kami.”

Namun, masalahnya jauh lebih besar daripada niat baik satu perusahaan. Di seluruh Indonesia, sembilan komunitas telah mengubah undang-undang yang mengatur 13.000 hektare (32.110 hektare) tanah. Aktivis ingin presiden menepati janjinya dengan memindahtangankan tanah seluas 600.000 hektare, dan kemudian mendorong transformasi total 70 juta hektare.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), kelompok hak asasi manusia, sebanyak 70 juta orang Indonesia – hampir sepertiga dari populasi – yang dapat dianggap “pribumi” dan secara teoritis berhak atas lahannya. Lainnya membantah, sambil melontarkan klaim bahwa secara signifikan angkanya lebih rendah.

“Wilayah kami adalah asal identitas kami,” kata Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN, saat berbicara di kantornya di Jakarta. “Wilayah-wilayah ini tidak pernah diakui oleh negara, berarti kejahatan dilakukan terhadap kami dan atas konstitusi yang telah dianggap ‘legal’.”

Sombolinggi mengeluhkan bahwa presiden telah melupakan janji yang dia buat selama masa kampanye.

Istana menolak berkomentar mengenai proses tersebut. Namun, Sandrayati Moniaga, ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berbicara dengan nada lebih optimis.

“Kenyataannya adalah bahwa konstitusi mengakui hak-hak orang-orang ini, dan pengadilan telah menegakkan hak itu,” kata Moniaga. “Dan Jokowi [Widodo] menyadari awal bahwa ini adalah masalah yang perlu dipecahkan.”

Seperti ahli lainnya, bagaimanapun, dia menunjuk sejumlah hambatan yang harus lebih dulu diatasi – korupsi, kemungkinan penolakan di parlemen, dan kerja keras mengenai tantangan birokrasi dan peraturan – sebelum semuanya bisa berubah.

“Yang dibutuhkan adalah kemauan. Politik di sini di Jakarta, dan situasi berbeda di lapangan. “

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


16 + twenty =