Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1; KPK Bakal Ungkap Peran Sofyan Basir

Photo: nasional.tempo

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Dirut PLN Sofyan Basir tidak bakal lolos dari penanganan kasus suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Saat ini, penyidik KPK masih mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan atas terdakwa pemilik saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Proses persidangan (suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1) masih berjalan, jadi kita simak saja,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Terkait pengembangan perkara, Febri menjelaskan bahwa pihaknya tak perlu menunggu sampai putusan hakim dibacakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Terlebih, tim penyidik KPK saat ini telah mengantongi dua alat bukti yang cukup, untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus pembangunan PLTU Riau-1.

“KPK tidak ada istilah menunggu itu, kami fokus pada proses persidangan,” ujarnya.

Febri pun menjelaskan, pihaknya saat ini telah mengantongi bukti adanya peristiwa-peristiwa lain selain transaksi suap saat operasi tangkap tangan (OTT).

“Tetapi tentu saya tidak bisa sampaikan siapa saja, apalagi mengonfirmasi pihak-pihak lain yang potensial tersangka dan sejenisnya,” paparnya.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan atas tersangka J B Kotjo, terungkap bahwa peran Sofyan memang dibeberkan jaksa penuntut secara runut ketika proyek masih dalam tahap pembahasan.

Sejumlah pertemuan Sofyan dengan Kotjo termasuk Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dikupas lebih detail.

Dalam dakwaan tersebut, diungkap jika Sofyan menawarkan kepada Novanto proyek PLTU Riau-I. Tawaran itu diberikan setelah permintaan Novanto yang meminta jatah proyek PLTGU Jawa III tak bisa dipenuhi karena sudah ada kandidat konsorsium penggarap.

Kotjo selaku kolega dekat memang meminta Novanto untuk dikenalkan dengan pihak PLN. Atas permintaan itu lah, Novanto lantas memerintahkan Eni agar mempertemukan Kotjo dengan Sofyan.

Dalam kasus ini KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Ketiga tersangka itu yakni bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo(JBK), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI EniMaulani Saragih, serta mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni bersama dengan Idrus diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo sebagai penggarap proyek PLTU Riau-I.

Penyerahan tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018‎.

Sebagai pihak penerima, Idrus dan Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Source :

harianterbit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × 3 =