Kontrak Jual Beli Listrik Pertamina-Bangladesh Ditargetkan Tahun 2019

photo: ARIEF KAMALUDIN|KATADATA

 

PT Pertamina Power Indonesia (PPI) menargetkan kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) terkait proyek pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan perusahaan listrik di Bangladesh selesai dalam waktu dekat. Kerja sama ini tindaklanjut kunjungan Presiden ke negara tersebut awal tahun ini.

Direktur Utama PPI Ginanjar mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memperoleh Letter of Intent (LoI) dari pemerintah Bangladesh sebagai bentuk komitmen pemerintah Bangladesh terhadap proyek anyar itu. Setelah LoI terbit, akan dilanjutkan dengan penandatanganan PPA.

PPA akan diteken antara PPI dengan perusahaan listrik Bangladesh, Bangladesh Power Development Board (BPDB). “PPA kuartal pertama tahun depan,” kata Ginanjar kepada Katadata.co.id, Kamis (25/10).

Anak usaha PT Pertamina (Persero) ini akan membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berkapasitas 1.200 Mega Watt (MW). Pertamina akan membangun proyek itu melalui konsorsium. Namun, anggota konsorsium belum bisa dipublikasikan. Yang jelas, pada proyek itu, PPI menjadi pimpinan konsorsium.

Tidak hanya membangun PLTGU saja, Pertamina juga membangun fasilitas pengangkutan dan fasilitas penyimpanan terapung (FSRU). Jadi, antara pembangkit dan FSRU akan saling terintegrasi. Pasokan gasnya berasal dari PT Pertamina (Persero). Namun, rincian kuotanya masih dirahasiakan.

Total investasinya mencapai US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 24,35 triliun. Pendanaan proyek ini akan berasal dari pinjaman. “Sama seperti Jawa I, bisa dibilang 100% dibiayai lenders,” kata Ginanjar.

Ginanjar menargetkan keputusan final pendanaan (financial close/FC) proyek ini paling lambat satu tahun setelah PPA di teken nanti. Targetnya proyek tersebut bisa beroperasi komersial pada 2022 mendatang.

Mengacu situs resminya, PT Pertamina (Persero) dan Bangladesh Power Development Board (BPDB) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh. Nota tersebut ditandatangani oleh Ginanjar dengan Chairman of BPDB Khaled Mahmood dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Bangladesh Sheikh Hasina, di Dhaka, Bangladesh (28/1).

Source :

katadata

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 + 19 =