Soal Blok Rokan, Pihak Pemprov Riau Diminta Segera Komunikasi dengan Pertamina

Photo: Tribun Pekanbaru/Alex Sander

 

Pihak DPRD Riau menyarankan Pemprov Riau untuk segera melakukan komunikasi dengan pihak Pertamina mengenai wacana dan harapan daerah Riau agar mendapatkan porsi yang lebih besar, terkait pengelolaan Blok Rokan.

Sebagaimana yang diharapkan Pemprov sebelumnya, yang berharap mendapatkan bagian porsi yang besar dalam pengelolaan ladang minyak Blok Rokan, bahkan targetnya 30 persen.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, untuk bagian Participating Interest, Riau jelas mendapatkan 10 persen.

Namun jika ingin mendapatkan porsi lebih besar, maka Pemprov Riau harus memulai pembicaraan serius dengan pihak Pertamina dari sekarang.

Ia juga mengingatkan, agar dalam melakukan lobi-lobi dengan pihak Pertamina, agar jangan sampai mengedepankan emosional.

“Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan mengedepankan emosional. Ketika bicara bisnis, Pemprov harus berinisiatif melakukan lobi, atau pihak BUMD yang ditunjuk langsung melakukan lobi-lobi,” kata pria yang akrab disapa Dedet ini kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (9/9).

Apalagi jika salah satu putra asal Riau terpilih nantinya sebagai wakil presiden, yakni Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang, pastinya akan langsung menyampaikan ke pihak Pertamina, dan masyarakat Riau akan diuntungkan.

“Apalagi setelah adanya Wapres dari Riau nanti, Blok Rokan tentunya akan semakin jelas, karena akan dibantu Wapres nantinya,” ulasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan tim dalam upaya merebut hak Riau dalam keikutsertaan pengelolaan Blok Rokan setelah ditinggalkan oleh Chevron pada tahun 2021 mendatang.

“Nantinya tim yang sudah dibentuk akan bekerja dibawah Intruksi langsung Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, sebagaimana rapat bersama Kementerian ESDM beberapa waktu lalu,” imbuhnya.

Adapun tim akan bekerja dibawah koordinasi Wamen ESDM tersebut menurut Suhardiman, afa yang berasal dari Pertamina, Dirjen terkait di lingkungan kementerian, DPRD Riau bersama Pemprov serta LAMR.

“Kita akan berjuang sekeras mungkin, untuk merebut hak Riau yang sudah hampir 100 tahun, yang dikuasai pihak luar. Kita juga akan tinjau ulang potensi hak kita, seperti hak pancung alas, tanah adat, dan kemungkinan lainnya, pokoknya kita targetkan 30 persen kita mengelolanya, itu mesti kita dapatkan,” ujarnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eleven + sixteen =