Legislator: Perbanyak Pemberian Bibit Pangan Kepada Petani

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Liswandi meminta pemerintah provinsi setempat untuk memperbanyak pemberian bibit tanaman kepada petani untuk mendukung kemandirian pangan.

“Kemandirian dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dan mencukupi kebutuhan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk merealisasikannya,” kata dia di Padang, Rabu.

Ia mengatakan untuk merealisasikan hal tersebut pemprov melalui dinas terkait dapat memperbanyak pemberian bibit, pupuk, dan alat penunjang pertanian serta memperbaiki irigasi yang tidak berfungsi.

Kemudian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, ujarnya dapat memberi penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara-cara bertani terbaru dan efektif.

“Sekarang sudah banyak cara-cara bertani yang baru dan efektif seperti misalnya menanam padi yang dikombinasikan dengan kolam ikan atau mina padi,” katanya.

Apalagi Sumbar sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Tentang Kemandirian Pangan, seharusnya sudah ada pemetaan untuk mewujudkan kemandirian pangan tersebut.

Ia menjelaskan Sumbar hendaknya menjadikan perda itu untuk dapat mewujudkan kemandirian pangan dengan memetakan kondisi pertanian di lapangan, dan sarana prasaran penunjang lainnya.

“Jika pemprov membantu petani dengan bibit, pupuk, dan mengacu perda yang telah ada maka target 30 juta ton produksi padi pada 2017 akan dapat dicapai,” sebutnya.

Kemudian untuk mewujudkan kemandirian pangan, hasil yang diproduksi tidak hanya terfokus pada padi dan jagung saja, namun juga komoditi lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

“Padi memang diprioritaskan namun komoditi lain juga perlu ditingkatkan,” katanya.

Sebelumnya pemprov melakukan upaya untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan dengan mengeluarkan SE Gubernur tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi yang melibatkan pihak ketiga seperti TNI.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan SE itu dasarnya adalah Upaya Khusus (Upsus) untuk capaian swasembada beras secara nasional. Upsus itu diperintahkan presiden kepada Kementerian Pertanian dan TNI dalam rangka ketahanan pangan nasional.

“Upaya ini untuk membantu petani dan hingga saat ini tidak ada seorang petani pun di Sumbar yang telah dirugikan dengan program itu. Bantuan dari TNI yang diberikan secara gratis, malah menguntungkan petani,” terangnya.

Di Kabupaten Limapuluh Kota, ada satu lokasi cetak sawah baru di pinggang perbukitan. Lokasi itu memang ada aliran air yang bisa digunakan, tetapi jika masyarakat diminta untuk membuat sawah di sana, dipastikan tidak bisa karena butuh peralatan khusus. Alat itu dimiliki TNI, katanya.

Source :

antaranews, Novia Harlina

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


three × 2 =