Pengadilan Urung Eksekusi Lahan Sawit PTPN 2.823 Hektare

Source: Internet

 

Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang di Kab Kampar Riau, menunda eksekusi lahan 2.823 hektare milik BUMN PTP Nusantara V. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghormati langkah itu.

Awalnya PN Bangkinang, berencana melaksanakan eksekusi pada Senin (29/1/2018) di lahan kebun sawit PTPNV di Kab Kampar. Namun eksekusi ini akhirnya ditunda pada Rabu (31/1).

“Benar, PN Bangkinang menunda eksekusi tersebut. Padahal kita sudah mempersiapkan sejumlah alat berat untuk melakukan eksekusi di lapangan,” kata Ketua Yayasan Riau Madani, Surya Darma Hasibuan selaku penggugat kepada detikcom, Senin (29/1/2019).

Padahal kata Surya, para pihak sudah diberitahukan akan pelaksanaan eksekusi tersebut. Para pihak itu antara lain, PTP Nusantara V, KLHK termasuk Yayasan Riau Madani.

“Kami secara lisan sudah disampaikan penundaan oleh PN Bangkinang, tapi surat penundaan baru kami terima hari ini,” kata Surya.

Sementara itu, Kepala Subag Advokasi Hukum Perdata, Biro Hukum KLHK, Yudi Arianto juga membenarkan adanya penundaan eksekusi tersebut.

“Kami juga dapat surat atas penundaan eksekusi tersebut. Padahal saya datang ke Riau ini untuk menyaksikan jalannya eksekusi tersebut,” kata Yudi saat ditemui detikcom di Hotel Jatra, di Pekanbaru.

Menurut Yudi, eksekusi tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap setelah peninjauan kembali (PK) PTPN V ditolak Mahkamah Agung (MA).

“Ya kami prinsipnya menghormati atas putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi saya datang ini mewakili KLHK dalam menyaksikan eksekusi. Karena ada penundaan, jadi saya harus kembali lagi ke Jakarta, nanti datang kembali saat eksekusi,” kata Yudi.

Menurut Yudi, KLHK juga sudah menyurati Sekretaris BUMN terkait rencana eksekusi tersebut. “Iya, KLHK sudah memberitahukan lewat Sekretaris BUMN atas rencana eksekusi tersebut,” kata Yudi.

Sebagaimana diketahui, Yayasan Riau Madani melakukan gugatan perdata terhadap lahan PTPNV seluas 2.823 ha. Lahan tersebut, sesuai dengan SK Kemenhut diperuntukkan untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI).

Namun pihak PTPN V menjadi perkebunan kelapa sawit hanya bermodalkan surat tanah dari tokoh masyarakat di Kecamatan Tapung, Kampar. Sengketa lahan inipun akhirnya berujung di pengadilan.

Di PN Bangkinang, pihak Riau Madani memenangkan atas gugatannya. Begitu juga di Pengadilan Tinggi (PT) dan di kasasi Mahkamah Agung. Atas putusan kasisi, PTPNV mengajukan PK, namun tetap ditolak.

Atas hal tersebut, PN Bangkinang pun harus melaksanakan eksekusi atas lahan yang dimiliki BUMN yang tidak prosedural tersebut.

Rencana eksekusi ini pun akan mendapat halangan dari karyawan PTPNV. Pihak organisasi karyawan perusahaan itu akan melakukan aksi demo untuk mengalangi proses eksekusi.

Source :

Detik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fifteen + 6 =