Politik identitas yang memperbesar isu ras dan agama akan menjadi ciri lanskap politik Malaysia dan Indonesia. Sangatlah penting bahwa isu-isu yang terkait dengan hal tersebut dikelola dengan cerdas dan segera, demikian peringatan para panelis di Forum Global Outlook ST pada hari Rabu (28/11).
Para anggota panel juga membahas topik-topik lain yang terkait dengan kedua negara yang merupakan tetangga terdekat Singapura, mulai dari kampanye menjelang pemilihan presiden di Indonesia pada bulan April 2019 dan pertanyaan mengenai kemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menggantikan Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia, hingga masa depan partai dominan Umno.
Dengan semakin banyaknya orang yang beralih ke Islam konservatif di Malaysia dan Indonesia, para politisi telah menemukan jaringan yang kaya untuk memanfaatkan dukungan, demikian sejumlah panelis mencatat.
Mereka mengutip kerja sama erat antara Umno dan Partai Islam Se-Malaysia pada isu-isu Melayu dan Muslim, dan contoh pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 di mana politik identitas digunakan oleh lawan-lawan gubernur saat itu Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, seorang keturunan Kristen China, untuk mengalahkannya.
Tapi Norshahril Saat dari Iseas-Yusof Ishak Institute mencatat bahwa di Malaysia, pemerintah Pakatan Harapan (PH) yang berusia enam bulan telah mengambil langkah untuk membalikkan Islam yang sangat konservatif yang telah mengakar kuat di sana.
Hal ini bahkan termasuk pertemuan pada bulan Agustus 2018 oleh Menteri Urusan Islam de facto Mujahid Yusof Rawa dengan aktivis Nisha Ayub, yang memperjuangkan hak-hak komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
“PH akan membutuhkan waktu untuk membatalkan kebijakan yang sudah berusia puluhan tahun” dari pemerintahan Barisan Nasional sebelumnya, kata Dr. Norshahril.
Di Jakarta, Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, yang sedang mengejar masa jabatan kedua, memilih ulama konservatif Ma’ruf Amin sebagai pasangan calon wakil presiden mendampinginya, sebuah langkah yang menurut sejumlah analis dikatakan untuk melindungi kubunya dari serangan oleh kelompok Islamis dan konservatif Muslim.
Tetapi dengan pemilihan presiden yang akan berlangsung hanya pada bulan April 2019, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah ketegangan semacam itu yang dipicu oleh politik identitas selama pemilihan gubernur tahun 2017 dan penggunaan berita palsu tidak akan muncul kembali, kata Kepala Biro ST Indonesia Francis Chan.
Mengenai masalah kepemimpinan di Malaysia, para panelis mengatakan banyak perhatian ada pada rencana suksesi Mahathir-Anwar. Keempat partai yang membentuk aliansi Pakatan setuju sebelumnya bahwa Dr. Mahathir akan menyerahkan posisi perdana menteri kepada Anwar dalam waktu sekitar dua tahun.
Namun ada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai apakah Anwar akan kembali ditolak posisinya, seperti yang terjadi pada tahun 1998 ketika dia menjadi wakil perdana menteri untuk Dr. Mahathir.
Mantan menteri kabinet Malaysia Khairy Jamaluddin, yang juga berada di panel, mengatakan satu alasan mengapa ia berharap Anwar akan memimpin negara adalah bahwa di antara para pemimpin PH, Anwar “adalah satu-satunya orang yang cukup pandai untuk menangani politik identitas.”
Dia juga merasa bahwa Dr. Mahathir harus lebih spesifik tentang kapan Anwar akan mengambil alih.
Adapun masa depan Umno, Khairy mengatakan bahwa enam bulan setelah kekalahan bersejarah di pemungutan suara, partai ini lebih lemah. Tapi dia sangat yakin bahwa partai akan tetap bertahan.
Khairy memenangkan 54 kursi di Parlemen Federal pada pemilihan umum, tetapi saat ini memiliki 48 anggota parlemen karena pembelotan, dan terdapat spekulasi adalah bahwa akan ada lebih banyak pembelotan di masa yang akan datang.
Namun, Khairy yakin tentang masa depan partai: “Para pemilih Melayu memberi tahu saya bahwa kami akan bertahan. Umno masih akan tetap ada, tetapi saya tidak yakin dalam bentuk apa.”
Mengenai jenis pemerintahan yang akan dipimpin Anwar, seandainya dia berkuasa, Kepala Biro ST Malaysia Shannon Teoh mengatakan hal itu masih belum jelas, “karena satu hal yang pasti dengan Anwar ialah dia seorang bunglon politik.”
Teoh mengatakan bahwa sementara Anwar mengatakan selama kampanye bahwa ia akan mempromosikan agenda ekonomi “berbasis kebutuhan” dan bukan yang menempatkan orang Melayu di garis terdepan, tampaknya memiliki pesan yang berbeda sekarang. Ia dilihat sebagai orang yang secara aktif berusaha menenangkan tanah Melayu dan telah membangun jembatan dengan rumah-rumah kerajaan Melayu.
Profesor Joseph Liow, dekan Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam dan Akademi Humaniora, Seni, dan Ilmu Sosial di Universitas Teknologi Nanyang mengatakan satu aspek yang menarik dari masalah suksesi di Malaysia adalah bahwa Dr. Mahathir, yang mengatakan bahwa dia akan menyerahkan tampuk kekuasaannya setelah dua tahun, akan dianggap dalam banyak sistem politik sebagai “lame duck,” yakni seorang pimpinan politik yang mendekati akhir masa jabatannya sementara pimpinan penerusnya sudah terpilih namun belum disahkan.
Namun sebaliknya, dia lebih sering dilihat sebagai “pria dengan sebuah misi.”
