Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Kawasan Bahari Terpadu Mandeh sebagai tujuan wisata pantai di Sumatera Barat. Dalam pengembangannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertugas untuk segera menyelesaikan jalan akses menuju kawasan wisata Mandeh.
Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang terkenal akan wisata bahari pantai dan terumbu karangnya terus ditingkatkan aksesibilitasnya. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga pada tahun ini mengalokasikan dana Rp 100 miliar untuk penanganan jalan sepanjang 10 Km menuju kawasan wisata yang kerap dibandingkan dengan Raja Ampat di Papua Barat tersebut.
“Tantangannya adalah bagaimana kita mengembangkan kawasan wisata Mandeh, melalui optimasi infrastruktur yang sudah ada. Sebagian sudah dilakukan oleh pemerintah kota maupun kabupaten,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto saat meninjau lokasi Mandeh pada Selasa (28/3).
Arie yang dalam peninjauan tersebut didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah III Padang Syaiful Anwar, menegaskan pihaknya akan secepat mungkin menyelesaikan penanganan jalan akses Mandeh. Daerah wisata yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus tersebut, penanganan jalan aksesnya diminta oleh Presiden Joko Widodo tuntas dalam dua tahun.
Pada tahun ini, jalan akses sepanjang 7 Km dari arah Kabupaten Pesisir Selatan, sepanjang 6 Km diantaranya akan ditangani. Sedangkan dari arah Kota Padang, jalan akses sepanjang 43 Km akan ditangani sepanjang 4 Km. Untuk penanganan jalan akses baik dari arah Pesisir Selatan maupun Padang secara keseluruhan, dibutuhkan dana Rp 385 miliar dan nantinya seluruh jalan tersebut akan memiliki lebar jalan 6 meter.
“Dengan penanganan jalan ini, bus-bus wisata berukuran sedang atau 3/4 sudah bisa masuk dan melintas,” terang Arie.
Arie mengakui, dalam pengerjaan jalan akses Mandeh salah satu tantangannya adalah pembebasan lahan baik dari arah Kota Padang maupun Kabupaten Pesisir Selatan. Pembebasan lahan di Sumbar ini sebagian besar juga merupakan tanah adat, sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang khusus. Menghadapi tantangan tersebut, BPJN Wilayah III dalam pelaksanaannya akan memakai rute yang sudah ada (eksisting).
“Kita optimalkan yang sudah ada, jadi tidak mubazir, ini tantangan yang harus kita jawab,” sebut Dirjen Bina Marga.
Dengan menggunakan rute eksisting, persoalan yang dihadapi adalah pada desain penanganan yang akan dilaksanakan. Jaringan jalan akan ditangani dengan perbaikan teknik-teknik geometrik berdasarkan standar Ditjen Bina Marga, seperti jalur pendakian (climbing lane), sehingga tidak membutuhkan relokasi yang dapat memakan waktu lagi.
Sebagian jalan-jalan akses Mandeh tersebut memiliki geometrik jalan yang curam. Bila pada umumnya, jalan nasional memiliki standar geometrik jalan sebesar 10 persen, untuk jalan akses Mandeh maksimal 15 persen.
“Untuk jalur wisata hal tersebut tidak masalah, justru makin menarik. Ada tanjakan dan turunannya,” pungkasnya.
