Kalangan petani sawit mengecam aksi pendudukan Greenpeace di salah satu kilang minyak sawit yang berada di Bitung, Sulawesi Utara. Kampanye ini mempersulit target pemerintah untuk meningkatkan ekspor dan diplomasi sawit.
“Kegiatan Greenpeace ini berdampak buruk kepada ekspor sawit (Wilmar). Maka petani juga yang dirugikan karena berimbas kepada harga TBS petani. Kami (Apkasindo) siap lawan Greenpeace jika itu terjadi,” tegas Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino, dalam sambungan telepon, Kamis (27 September 2018).
Rino menuturkan di saat pemerintah ingin tingkatkan ekspor yang terjadi muncul kampanye hitam sebagaimana dilakukan Greenpeace. Alhasil, kampanye ini membawa permasalahan yang sangat pelik. “Kita lagi sibuk ingin tingkatkan ekspor supaya sawit dapat terserap. Tapi kenapa Greenpeace malahan menduduki kilang minyak untuk kegiatan ekspor,” katanya.
Dikatakan Rino, kampanye Greenpeace mempersulit upaya diplomasi sawit yang digagas pemerintah, karena imej industri sawit menjadi buruk di mata dunia terutama Eropa. Karena selama ini, diplomasi seperti yang dilakukan Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan sudah membuahkan hasil. Namun dengan aksi Greenpeace ini malahan menghambat diplomasi.
“Greenpeace dan Boomerang tidak punya perasaan karena kondisi harga TBS lagi rendah sekarang,” kata Rino. Rino menegaskan segala macam kampanye hitam NGO berdampak negatif bagi industrisawit secara keseluruhan.Untuk itu, pemerintah sebaiknya bertindak tegas kepada NGO yang merusak ekonomi nasional.
“Oleh karena itu, kami minta pemerintah bertindak tegas pada Greenpeace. Jangan dibiarkan kampanye leluasa seperti itu,” tegasnya. Kalau masih dibiarkan terjadi, kata Rino , petani sawit bisa melawan LSM asing yang menerus melakukan kampanye negatif. “Kami siap demo kantor Greenpeace yang anti sawit,”tegas Rino.
Sebelumnya, H.Bambang, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, mengatakan, “Semua (kampanye) target mereka. Ujungnya kepada persaingan bisnis ya. Ada kepentingan di balik itu semua.”
Bambang menyayangkan aksi ini karena selama ini pemerintah sudah melakukan perbaikan tata kelola kebun seperti pengumpulan data kebun, mewajibkan pembangunan plasma, kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada perusahaan, dan sistem perizinan usaha kebun.
