Ketika lima komisioner baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik pada akhir tahun 2015, banyak pengamat yang memiliki keberatan serius tentang bagaimana mereka akan bekerja. Tetapi jumlah politisi lokal yang ditangkap karena suap oleh KPK selama dua tahun terakhir, telah benar-benar mengejutkan.
Setidaknya 22 kepala daerah dari berbagai daerah dan latar belakang partai politik, telah ditetapkan sebagai tersangka setelah “operasi tangkap tangan” pada tahun 2018. Pada bulan Oktober, KPK menetapkan kepala daerah ke-100 sebagai tersangka korupsi, sejak badan itu didirikan.
Para komisioner KPK telah berjanji untuk terus menginvestigasi dan menangkap para pemimpin lokal dengan kekuatan mereka saat ini, selama partai politik menolak reformasi dan gagal untuk bertindak bersih.
KPK telah menentang banyak ancaman terhadap operasi yang sedang berlangsung dan prediksi pesimistis bahwa KPK akan mengalami nasib yang sama dengan institusi serupa di negara-negara berkembang lainnya dan tak lagi memiliki kekuatan. Sebenarnya, KPK adalah salah satu dari beberapa contoh penegak hukum yang fungsional di Indonesia—sesuatu yang masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dari polisi dan jaksa.
Namun di tengah kesuksesan ini, kita patut mempertimbangkan strategi KPK. Apakah KPK hanya menargetkan kelompok terlemah, pemimpin daerah, yang memiliki sedikit atau tidak ada perlindungan politik dari Jakarta? Dan meskipun ada sejumlah penangkapan, dapatkah strategi ini mendorong perubahan struktural yang signifikan?
Politik uang: reformasi keuangan politik tertinggal
Sejak Indonesia mengadakan pemilu demokratis pertama setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1999, uang telah memiliki pengaruh besar terhadap politik Indonesia. Peraturan tentang dana kampanye dan tata kelola keuangan partai politik masih sangat lemah.
Masalah utamanya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kekuatan untuk melakukan investigasi terhadap laporan keuangan kampanye yang mencurigakan atau penyalahgunaan sumbangan politik. Jika mendeteksi kemungkinan pelanggaran, KPU hanya dapat meminta akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan, dan audit ini adalah audit kepatuhan, bukan audit investigatif.
Selanjutnya, batas waktu untuk penyelidikan pelanggaran dana kampanye sangat singkat (30 hari) sehingga hampir tidak mungkin bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang mungkin terjadi.
Yang lebih buruk lagi, banyak praktik suap yang umum dalam kontes partai politik internal, tidak dapat diproses secara hukum sebagai korupsi. Misalnya, jika seorang kandidat untuk posisi kepemimpinan dalam partai politik menyuap anggota partainya untuk mengamankan posisi, tetapi tidak menggunakan dana publik, tidak ada dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak.
Pengaruh uang yang meluas atas demokrasi elektoral Indonesia, membuatnya sulit untuk menjamin pemilu yang adil dan kredibel, bahkan sampai hari ini. Partai politik dan hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi politik publik. Sejumlah pemilik modal dengan akses dan kekuasaan dalam partai politik, masih memiliki pengaruh yang terlalu besar atas alokasi sumber daya publik.
Banyak pengamat telah menyalahkan korupsi pemilu dan dominasi oligarki pada sistem pendanaan partai yang disfungsional di Indonesia, dan menyerukan pendanaan publik yang lebih besar atas partai politik.
Telah dikatakan bahwa pendanaan publik yang rendah untuk kompetisi pemilu telah memicu penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham. Banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK telah mencoba untuk meminimalkan kesalahan mereka dengan mengklaim bahwa mereka menggunakan suap atau hasil korupsi hanya untuk membiayai kampanye pemilihan mereka. Tetapi publik menemukan pembenaran ini agak sulit diterima, ketika mereka melihat gaya hidup mewah yang dinikmati oleh para politisi Indonesia.
Apakah menargetkan pejabat lokal strategi yang tepat?
KPK telah melakukan pekerjaan heroik dengan mengungkap penyuapan meluas yang melibatkan kepala daerah, namun perubahan struktural mendasar belum terjadi. Pada tahun 2017, pemerintah memang setuju untuk meningkatkan subsidi negara untuk partai politik dengan faktor hampir 10 (dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara sah) untuk mengurangi biaya kampanye, tetapi korupsi terus berlanjut.
Demikian juga, membongkar korupsi di daerah tidak mungkin mendorong partai politik untuk memperbaiki tata pemerintahan internal mereka. Pertimbangkan tanggapan elit partai ketika anggotanya di daerah ditangkap oleh KPK. Biasanya, partai akan memecat anggota yang bersangkutan, atau terkadang memberi mereka bantuan hukum. Tetapi jarang ada rasa tanggung jawab atau akuntabilitas dari partai.
Masalah korupsi di kalangan pejabat politik daerah masih dianggap masalah individual, bukan masalah sistemik partai politik. Di tingkat nasional, sementara itu, elit partai politik terus melakukan manuver untuk mendapatkan pendanaan dari sumber-sumber yang tetap buram dan sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan.
Jika KPK benar-benar ingin mengubah budaya korupsi di antara partai-partai politik Indonesia, KPK perlu memperluas targetnya, dari politik lokal ke Jakarta. Pertanyaannya, apakah KPK memiliki kekuatan untuk menargetkan elit politik Jakarta tanpa menderita konsekuensi yang signifikan?
Ada kemungkinan bahwa KPK sudah menyadari masalah ini, tetapi mengingat risiko penargetan elit politik, lebih baik bekerja di tingkat lokal. Tetapi mandat utama KPK adalah untuk melawan korupsi oleh pejabat tinggi negara dan aparat penegak hukum.
Pencapaian KPK tidak boleh diabaikan, tetapi KPK masih hanya bekerja di permukaan. Diperlukan pendekatan baru jika KPK ingin mematahkan mata rantai korupsi yang telah menjadi bagian dari kehidupan politik Indonesia.
