• Latest
  • Trending
Ciduk Pejabat Lokal, Apakah Strategi KPK Sudah Tepat?

Ciduk Pejabat Lokal, Apakah Strategi KPK Sudah Tepat?

December 8, 2018
Detik-detik Kepulangan 11 Orangutan ke Indonesia, Usai Diselamatkan dari Penyelundupan di Thailand dan Malaysia

Detik-detik Kepulangan 11 Orangutan ke Indonesia, Usai Diselamatkan dari Penyelundupan di Thailand dan Malaysia

December 19, 2020
Awasi Hutan, Taman Nasional Bali Barat Jajaki Pemanfaatan Teknologi AI

Awasi Hutan, Taman Nasional Bali Barat Jajaki Pemanfaatan Teknologi AI

October 27, 2020
Eksotika Kayan Miau Baru, Pariwisata Berbasis Lingkungan di Kaltim

Eksotika Kayan Miau Baru, Pariwisata Berbasis Lingkungan di Kaltim

October 27, 2020
Gerakan Penghijauan, Pjs Bupati Blitar Tanam Pohon di Gondomayit

Gerakan Penghijauan, Pjs Bupati Blitar Tanam Pohon di Gondomayit

October 27, 2020
Sederet Tempat Menakjubkan di Sulsel untuk Habiskan Waktu Libur Panjang

Sederet Tempat Menakjubkan di Sulsel untuk Habiskan Waktu Libur Panjang

October 27, 2020
Gajah di Riau dalam Rimba Konsesi

Gajah di Riau dalam Rimba Konsesi

October 27, 2020
Taman Kehati Belitung, Menjaga Bukit Peramun dari Kegiatan Tambang Timah

Taman Kehati Belitung, Menjaga Bukit Peramun dari Kegiatan Tambang Timah

October 26, 2020
BPDPKS: Industri Seksi, Tak Heran Sawit Terus Diserang

BPDPKS: Industri Seksi, Tak Heran Sawit Terus Diserang

October 26, 2020
Komisi Nasional UNESCO Ingatkan Amdal ‘Jurassic Park’ NTT

Komisi Nasional UNESCO Ingatkan Amdal ‘Jurassic Park’ NTT

October 26, 2020
Kisah Harmonis Ata Modo Berbagi Hasil Buruan dengan Komodo

Kisah Harmonis Ata Modo Berbagi Hasil Buruan dengan Komodo

October 26, 2020
Echo Green Dinilai Sejalan dengan Program Pemda

Echo Green Dinilai Sejalan dengan Program Pemda

October 25, 2020
Dulu Kumuh, Kini Saluran Irigasi Ini Bisa Panen Ikan 2 Ton

Dulu Kumuh, Kini Saluran Irigasi Ini Bisa Panen Ikan 2 Ton

October 25, 2020
Wednesday, January 27, 2021
riauberita.com
No Result
View All Result
  • Indonesia
    • Riau News
  • World
    • Africa
    • Asia
      • China
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russian Federation
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Military
    • Politics
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
  • Indonesia
    • Riau News
  • World
    • Africa
    • Asia
      • China
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russian Federation
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Military
    • Politics
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
No Result
View All Result
riauberita.com
No Result
View All Result

Ciduk Pejabat Lokal, Apakah Strategi KPK Sudah Tepat?

December 8, 2018
in Featured, Indonesia, National Security, Politics
0
Home Featured
ADVERTISEMENT
Post Views: 87

 

Ketika lima komisioner baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik pada akhir tahun 2015, banyak pengamat yang memiliki keberatan serius tentang bagaimana mereka akan bekerja. Tetapi jumlah politisi lokal yang ditangkap karena suap oleh KPK selama dua tahun terakhir, telah benar-benar mengejutkan.

Setidaknya 22 kepala daerah dari berbagai daerah dan latar belakang partai politik, telah ditetapkan sebagai tersangka setelah “operasi tangkap tangan” pada tahun 2018. Pada bulan Oktober, KPK menetapkan kepala daerah ke-100 sebagai tersangka korupsi, sejak badan itu didirikan.

Para komisioner KPK telah berjanji untuk terus menginvestigasi dan menangkap para pemimpin lokal dengan kekuatan mereka saat ini, selama partai politik menolak reformasi dan gagal untuk bertindak bersih.

KPK telah menentang banyak ancaman terhadap operasi yang sedang berlangsung dan prediksi pesimistis bahwa KPK akan mengalami nasib yang sama dengan institusi serupa di negara-negara berkembang lainnya dan tak lagi memiliki kekuatan. Sebenarnya, KPK adalah salah satu dari beberapa contoh penegak hukum yang fungsional di Indonesia—sesuatu yang masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dari polisi dan jaksa.

Namun di tengah kesuksesan ini, kita patut mempertimbangkan strategi KPK. Apakah KPK hanya menargetkan kelompok terlemah, pemimpin daerah, yang memiliki sedikit atau tidak ada perlindungan politik dari Jakarta? Dan meskipun ada sejumlah penangkapan, dapatkah strategi ini mendorong perubahan struktural yang signifikan?

Politik uang: reformasi keuangan politik tertinggal

Sejak Indonesia mengadakan pemilu demokratis pertama setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1999, uang telah memiliki pengaruh besar terhadap politik Indonesia. Peraturan tentang dana kampanye dan tata kelola keuangan partai politik masih sangat lemah.

Masalah utamanya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kekuatan untuk melakukan investigasi terhadap laporan keuangan kampanye yang mencurigakan atau penyalahgunaan sumbangan politik. Jika mendeteksi kemungkinan pelanggaran, KPU hanya dapat meminta akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan, dan audit ini adalah audit kepatuhan, bukan audit investigatif.

Selanjutnya, batas waktu untuk penyelidikan pelanggaran dana kampanye sangat singkat (30 hari) sehingga hampir tidak mungkin bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang mungkin terjadi.

Yang lebih buruk lagi, banyak praktik suap yang umum dalam kontes partai politik internal, tidak dapat diproses secara hukum sebagai korupsi. Misalnya, jika seorang kandidat untuk posisi kepemimpinan dalam partai politik menyuap anggota partainya untuk mengamankan posisi, tetapi tidak menggunakan dana publik, tidak ada dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak.

Opini: Gak Kompromi, Sikat!
Seorang polisi mengendarai melewati mural di Jakarta pada 24 November 2009, yang melambangkan betapa kerasnya upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memerangi korupsi. (Foto: AFP/Getty Images)

Pengaruh uang yang meluas atas demokrasi elektoral Indonesia, membuatnya sulit untuk menjamin pemilu yang adil dan kredibel, bahkan sampai hari ini. Partai politik dan hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi politik publik. Sejumlah pemilik modal dengan akses dan kekuasaan dalam partai politik, masih memiliki pengaruh yang terlalu besar atas alokasi sumber daya publik.

Banyak pengamat telah menyalahkan korupsi pemilu dan dominasi oligarki pada sistem pendanaan partai yang disfungsional di Indonesia, dan menyerukan pendanaan publik yang lebih besar atas partai politik.

Telah dikatakan bahwa pendanaan publik yang rendah untuk kompetisi pemilu telah memicu penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham. Banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK telah mencoba untuk meminimalkan kesalahan mereka dengan mengklaim bahwa mereka menggunakan suap atau hasil korupsi hanya untuk membiayai kampanye pemilihan mereka. Tetapi publik menemukan pembenaran ini agak sulit diterima, ketika mereka melihat gaya hidup mewah yang dinikmati oleh para politisi Indonesia.

Apakah menargetkan pejabat lokal strategi yang tepat?

KPK telah melakukan pekerjaan heroik dengan mengungkap penyuapan meluas yang melibatkan kepala daerah, namun perubahan struktural mendasar belum terjadi. Pada tahun 2017, pemerintah memang setuju untuk meningkatkan subsidi negara untuk partai politik dengan faktor hampir 10 (dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara sah) untuk mengurangi biaya kampanye, tetapi korupsi terus berlanjut.

Demikian juga, membongkar korupsi di daerah tidak mungkin mendorong partai politik untuk memperbaiki tata pemerintahan internal mereka. Pertimbangkan tanggapan elit partai ketika anggotanya di daerah ditangkap oleh KPK. Biasanya, partai akan memecat anggota yang bersangkutan, atau terkadang memberi mereka bantuan hukum. Tetapi jarang ada rasa tanggung jawab atau akuntabilitas dari partai.

Masalah korupsi di kalangan pejabat politik daerah masih dianggap masalah individual, bukan masalah sistemik partai politik. Di tingkat nasional, sementara itu, elit partai politik terus melakukan manuver untuk mendapatkan pendanaan dari sumber-sumber yang tetap buram dan sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Jika KPK benar-benar ingin mengubah budaya korupsi di antara partai-partai politik Indonesia, KPK perlu memperluas targetnya, dari politik lokal ke Jakarta. Pertanyaannya, apakah KPK memiliki kekuatan untuk menargetkan elit politik Jakarta tanpa menderita konsekuensi yang signifikan?

Ada kemungkinan bahwa KPK sudah menyadari masalah ini, tetapi mengingat risiko penargetan elit politik, lebih baik bekerja di tingkat lokal. Tetapi mandat utama KPK adalah untuk melawan korupsi oleh pejabat tinggi negara dan aparat penegak hukum.

Pencapaian KPK tidak boleh diabaikan, tetapi KPK masih hanya bekerja di permukaan. Diperlukan pendekatan baru jika KPK ingin mematahkan mata rantai korupsi yang telah menjadi bagian dari kehidupan politik Indonesia.

Source :
matamatapolitik
Tags: partai politikPejabat LokalStrategi KPKTepat
Next Post
Jelang Kedatangan Presiden RI ke Riau, Bupati Suyatno Hadiri Rapat Forkompinda

Jelang Kedatangan Presiden RI ke Riau, Bupati Suyatno Hadiri Rapat Forkompinda

Translate

Popular Post

Detik-detik Kepulangan 11 Orangutan ke Indonesia, Usai Diselamatkan dari Penyelundupan di Thailand dan Malaysia
Environment

Detik-detik Kepulangan 11 Orangutan ke Indonesia, Usai Diselamatkan dari Penyelundupan di Thailand dan Malaysia

December 19, 2020
0

  Sebanyak 11 orangutan Sumatera (Pongo abelii) korban perdagangan satwa liar dari Thailand dan Malaysia dipulangkan ke Indonesia pada Kamis...

Read more
Sumsel mendorong perusahaan membentuk desa peduli api

Sumsel mendorong perusahaan membentuk desa peduli api

March 30, 2017
Wagubsu Tinjau Lokasi Bencana

Wagubsu Tinjau Lokasi Bencana

March 30, 2017
Alokasikan Rp 100 Miliar Ditjen Bina Marga Tingkatkan Jalan Menuju Wisata Mandeh

Alokasikan Rp 100 Miliar Ditjen Bina Marga Tingkatkan Jalan Menuju Wisata Mandeh

March 30, 2017
TNI AU: Modernisasi Alutsista Tak Boleh Ditawar

TNI AU: Modernisasi Alutsista Tak Boleh Ditawar

April 10, 2017
  • Tentang Kami
  • Syarat dan Ketentuan
  • Rahasia Pribadi
  • Penolakan
  • Creative Commons
  • Hubungi Kami

Topik

Ikuti Kami

Tentang Kami

Riauberita.com adalah bagian dari Riau Berita Media Group LLC, yang menyampaikan berita harian di seluruh dunia.

© 2017 Riau Berita

No Result
View All Result
  • Indonesia
    • Riau News
  • World
    • Africa
    • Asia
      • China
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russian Federation
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Military
    • Politics
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports

© 2017 Riau Berita