Saat membuka acara Inaugural Conference International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP), Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku bangga karena Indonesia secara luas diakui sebagai model masyarakat yang demokratis.
Dia menilai kini Indonesia semakin matang, sejahtera, dan bisa memberikan dampak positif kepada dunia tentang cara mengelola kedamaian dalam bingkai keberagaman.
“Semua ini karena Indonesia memiliki Pancasila yang mempersatukan berbagai elemen bangsa. Meskipun memiliki perbedaan keyakinan agama, tradisi, adat istiadat dan bahasa, namun Indonesia mempunyai moto Bhineka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi satu,” ujar pria yang disapa Bamsoet dalam keterangannya, Senin (15/10/2018).
Bertemakan ‘Diseminasi Lima Prinsip Pancasila dalam Menyikapi Tantangan Kritis’, Bamsoet berharap konferensi IAPP mampu menyediakan platform untuk menemukan solusi bersama dalam meraih perdamaian dan kemakmuran bagi dunia.
Terlebih di tengah kondisi dunia modern saat ini yang menghadapi sejumlah tantangan kritis, mulai dari konflik, kekerasan, perselisihan, kemiskinan, kesulitan ekonomi, perubahan iklim, bahaya ekologi ataupun bencana alam.
“Indonesia dengan senang hati berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mewujudkan dunia yang lebih damai, makmur dan berkeadilan. Baik di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara, maupun Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang memuat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” terang Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan bahwa sila kedua Pancasila menyebutkan ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’. Sila tersebut mengandung unsur bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menghormati dan siap bekerja sama dengan bangsa lainnya.
Bamsoet mengatakan dalam pembukaan konstitusi UUD 1945 juga dijelaskan bahwa ‘sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’. Hal tersebut mengandung makna bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Indonesia sudah empat kali dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Pertama di periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008 dan 2019-2020. Dukungan yang luas terhadap keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan ini merupakan cerminan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan sumbangan Indonesia selama ini dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian di tingkat kawasan maupun global,” jelas Bamsoet.
Tak lupa Bamsoet berharap forum IAPP tak hanya berhenti pada diskusi maupun resolusi semata. Namun, perlu ada tindak lanjut dari setiap anggota parlemen yang tergabung untuk mendorong masing-masing negaranya dalam menjalankan kebijakan luar negeri berbasis perdamaian, keadilan dan kemakmuran dunia.
“Sebagai perwakilan rakyat di masing-masing negara, anggota parlemen punya kewajiban moral untuk ikut menciptakan dunia yang lebih damai, adil dan makmur. Tanpa peran besar dari Parlemen, pemerintah di masing-masing negara tak akan bisa maksimal dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya,” lanjut Bamsoet.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Chair IAPP Indonesia Yasril Ananta Baharuddin, Vice President Universal Peace Federation/UPF Tageldin Hamad, Regional Group Chairman UPF Asia Pacifif Dr. Chung Sik Yong, Ex Minister of the Government of Nepal Ek Nath Dhakal dan Member of Parliament of India Chair IAPP India Bhubaneswar Kalita. Turut serta, sejumlah tokoh nasional seperti Mantan Ketua DPR Agung Laksono dan Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.
