Saat ini, masyarakat dapat mengikuti seluruh proses rapat dan kegiatan DPR RI melalui telepon pintar (smartphone), yang dikenal dengan “DPR Dalam Genggaman”.
DPR RI telah bergabung dengan gerakan Open Parliamentary Partnership bersama parlemen-parlemen dunia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola penyelenggaraan fungsi legislatif. Dengan Open Parlemen Indonesia (OPI) ini diharapkan masyarakat dapat mengakses data di DPR RI. Kini, DPR RI semakin terbuka dan informatif.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Workshop Kolaboratif Penyusunan Panduan Implementasi Rencana Aksi Nasional Open Parliamnet Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/3/2019).
Turut mendampingi Indra, Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti serta sejumlah unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Workshop ini juga dihadiri perwakilan Civil Society Organization (CSO), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Indonesia Parliamentary Certer (IPC), serta perwakilan unit kerja Setjen dan BK DPR RI yang terkait dengan layanan informasi.
Fokus utama OPI adalah mengembangkan perangkat praktis dan menyusun kebijakan dan memastikan proses keterbnukaan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Setjen dan BK DPR RI telah menyusun Rencana Aksi OPI, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi dengan menggunakan teknologi informasi, menguatkan pelayanan keterbukaan informasi publik, serta menyusun roadmap dan kelembagaan OPI.
Indra meminta seluruh unit kerja menyatukan kesamaan visi dan pemahaman dalam mewujudkan OPI. Pencanangan Keterbukaan Parlemen sudah dilakukan saat HUT ke-73 DPR RI pada 29 Agustus 2018, yang diharapkan DPR RI dapat semakin dekat dengan rakyat.
Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada IPC yang telah bekerjasama dengan Setjen dan BK DPR RI dalam mengimplementasikan OPI.
Keterlibatan CSO sangat penting untuk memberikan pandangan kritisnya terkait bagaimana operasional OPI dapat diwujudkan dalam rangka semakin mendekatkan DPR RI dengan masyarakat. Keterlibatan CSO adalah untuk membantu menyampaikan data apa saja dari DPR RI yang diinginkan masyarakat serta membantu langkah-langkah dalam menuju Open Parliament kesinambungan dari Open Government Partnership (OGP).
Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan aksi implementasi OPI dengan membentuk tim pengelola updateinformasi secara online serta menugaskan person in charge untuk setiap menu dalam seluruh sistem OPI.
Sedangkan agenda yang dalam proses adalah mengintegrasikan seluruh sistem, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses data DPR RI.
