Pemerintah Indonesia tetap berkeras tidak akan mengizinkan relawan maupun LSM internasional masuk ke lokasi gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi, jika tidak terdaftar di Kementerian Luar Negeri.
Pernyataan ini menanggapi protes sejumlah kalangan yang menganggap tindakan pemerintah akan menghambat penyaluran bantuan di wilayah bencana.
Sebelumnya, pemerintah telah mengusir lebih dari 20 orang pegiat LSM dari luar negeri karena diketahui tidak memiliki izin mendatangi Kota Palu dan sekitarnya.
Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sebaiknya tim relawan maupun LSM internasional tetap mengikuti prosedur yaitu melapor terlebih dahulu melalui Kementerian Luar Negeri.
“Tidak ada ruginya (relawan berdatangan), asal sesuai dengan persyaratan. Apa sih susahnya lapor? Izin?” kata Juru Bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dengan suara meninggi dalam jumpa pers di Graha BNPB Jakarta, Kamis (11/10), seperti dilaporkan wartawan Quinawati Pasaribu untuk BBC News Indonesia.
Sutopo menambahkan: “Kemudian (relawan) yang dikirim sesuai kebutuhan yang diinginkan. Lah mereka tidak mau kok, tiba-tiba datang.”
“Apalagi dari Tiongkok, pakai surat palsu (masuk Kota Palu). Bayangkan,” ungkapnya dengan suara meninggi.
Dalam catatan BNPB, sebanyak 22 relawan asing telah dikeluarkan dari Palu. Puluhan orang itu berasal dari Cina, Nepal, Meksiko, dan Australia.
Menurut Sutopo, pengusiran dilakukan lantaran mereka semua tidak terdaftar di Kementerian Luar Negeri.
Dia juga mengatakan, pemulangan relawan dari Cina terjadi pada 7 Oktober lalu. Menurutnya, mereka datang tanpa membawa dokumen dari Kementerian Luar Negeri maupun kedutaan besar asal negara mereka.
Ia menyebut, ke delapan warga negara asing itu malah mengaku mengantongi surat undangan dari bupati Sigi. Namun belakangan diketahui, surat tersebut palsu.
“Kami ragu asli atau tidak. Tapi kami sinyalir surat itu palsu. Kemudian petugas di Makassar sudah ingatkan agar tidak ke Palu. Namun mereka tetap ke Palu lewat darat.”
“Oleh karena itu, tim Kemenlu dan Bais, imigrasi, BNPB, meminta kontak bupati Palu yang mengaku mengundang,” sambungnya.
14 warga negara asing ‘diusir’
Pemulangan paksa terhadap relawan asing juga menimpa 14 warga negara asing dari Nepal, Meksiko, dan Australia.
Kata Sutopo, mereka ditolak masuk ke Palu karena tidak memiliki mitra lokal dan tak mempunyai bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah, semisal transportasi udara, genset, tenda, dan water treatment.
Belasan relawan itu juga, menurut Sutopo, tidak mengajukan permohonan tertulis ke Kementerian Luar Negeri dan ataupun ke kedutaan besar negara masing-masing.
Karena itulah, mereka dipulangkan dengan diangkut Herkules milik Malaysia dari Balikpapan.
“Relawan asing yang sudah bertugas dan yang tidak memiliki keahlian kita minta untuk meninggalkan Kota Palu,” tegas Sutopo.
Dalam peraturan penanganan bantuan luar negeri, Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan sejumlah ketentuan tertanggal 5 Oktober 2018. Di antaranya:
LSM maupun relawan asing tidak diizinkan terjun langsung ke daerah bencana. Kemudian LSM dan relawan asing yang telah menerjunkan rekannya di daerah bencana diimbau agar segera menarik anggotanya.
Selain itu, LSM atau relawan asing yang sudah menyiapkan bahan dukungan dan material bantuan di Indonesia, harus didaftarkan ke kementerian dan wajib menggunakan mitra lokal untuk pendistribusian.
Tak hanya itu, NGO maupun relawan asing yang belum terdaftar di kementerian wajib mendaftar ke BNPB untuk pendistribusian di lapangan dan perlu monitoring sukarelawan atau mitra lokal.
Lembaga internasional asal Prancis hengkang
Lima relawan asing dari organisasi nirlaba Prancis yang melayani bantuan tanggap darurat bencana, terpaksa hengkang dari Palu pada Selasa sore (09/10) lalu.
Padahal, mereka sedianya akan melakukan pemetaan awal di masa tanggap darurat. Semisal mendata jumlah pengungsi untuk kemudian menerjunkan bantuan lanjutan berupa tenda.
Syahdat Lukmansyah Ghasani, pendamping relawan asing itu mengatakan, kawan-kawannya itu tiba di Palu pada Kamis pagi (04/10).
Tapi baru sehari tinggal, informasi yang menyatakan relawan internasional tak teregistrasi diharuskan keluar dari lokasi bencana, sampai ke telinga mereka. Saat itu juga, mereka mengontak kantor pusat di Paris.
“Saat dapat informasi dari BNPB bahwa semua NGO harus keluar, mereka komunikasi dengan kantor mereka di Paris. Kemudian dari Paris komunikasi dengan Kemenlu. Tapi tetap tidak bisa dan akhirnya kantor pusat memerintah agar segera keluar sebelum terjadi apa-apa,” ujar Syahdat kepada BBC Indonesia lewat sambungan telepon.
Padahal kata Syahdat, organisasi tersebut sudah pernah berurusan dengan bencana di Indonesia tatkala terjadi gempa dan tsunami di Aceh.
“Dulu mereka pernah bekerja lama di Indonesia, waktu pasca gempa Aceh hampir 10 tahun,” sambungnya.
Ia juga mengatakan, dalam kondisi genting seperti ini akan sulit mengurus dokumen resmi bekerja, sementara kondisi mengharuskan mereka bekerja cepat.
“Jadi memang mereka masuk pakai visa kunjungan. Karena emergency, kalau harus urus dokumen resmi masuk bekerja pasti butuh waktu. Sedangkan kami butuh respon cepat.”
