Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yang diharapkan untuk mempertahankan kursi kepresidenannya di Pilpres 2019 April nanti, telah memberikan janjinya untuk mendukung kebebasan pers di negara ini.
“Pemerintah menjamin kebebasan untuk pers dan kebebasan berpendapat yang didorong oleh tanggung jawab moral dan kehormatan etis,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Hari Pers Nasional 2019, Sabtu (9/1).
Perayaan Hari Pers Nasional juga menyambut kehadiran Pemimpin Redaksi dari Kantor Berita Nasional Malaysia (Bernama) Datuk Zakaria Abdul.
Wahab dan Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (Iswami) di Malaysia dikepalai oleh President Datuk Zulkefli Salleh.
Zulkefli mengatkan, Iswami Malaysia menjaga tradisi untuk berpartisipasi dalan HPN—suatu tindakan yang juga dianggap sebagai bentuk penghargaan untuk pers Malaysia.
“Iswami Malaysia, melalui kerja sama, mendukung Iswami Indonesia yang dikepalai oleh Asra Kamal Rokan dan juga asosiasi dan badan-badan media Indonesia,” ujarnya.
HPN 2019 diorganisir oleh gabungan praktisi media di Indonesia yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers Indonesia, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI).
Asro mengatakan, HPN dianggap sebagai perayaan nasional kedua terbesar di Indonesia setelah Idul Fitri sehubungan komitmen yang diberikan oleh pemerintah, praktisi media, tokoh akademis dan pengusaha, dan para diplomat asing di Indonesia. Begitu juga dengan dukungan yang diberikan oleh sektor swasta dan anggota masyarakat.
Perkembangan media di Indonesia dimulai sejak 1937 dengan didirikannya kantor berita ANTARA News pada tanggal 13 Desember tahun itu. Sebagai negara jajahan Belanda kala itu media berubah menjadi saluran untuk mengaspirasi rakyat dalam perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan.
Tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional pada tahun 1985 oleh Presiden Indonesia saat itu, Soeharto.
