Presiden Joko Widodo menginginkan dilakukan perombakan besar-besaran dalam sistem pendidikan di Indonesia. Perombakan besar tak hanya berlaku bagi murid tetapi juga tenaga pengajar.
“Untuk guru-guru saya lihat juga sudah dimulai. Tapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan besar dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan besar-besaran,” kata Jokowi dalam rapat terbatas pagi ini di Istana Bogor, Rabu (21/11).
Rapat terbatas itu membahas pembangunan Sumber Daya Manusia untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Rapat dihadiri hampir seluruh anak buah Presiden seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menristekdikti M. Nasir, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Perombakan sistem pendidikan secara besar-besaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut Jokowi pembangunan manusia harus ditingkatkan setelah pemerintah selama ini fokus membangun dan meningkatkan infrastruktur serta konektivitas di daerah.
“Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia menjadi kekuatan besar negara kita. Bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengejar kemajuan bersama,” ujarnya.
Jokowi berpendapat kualitas SDM dapat ditingkatkan melalui perbaikan sistem pendidikan dan revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Hal-hal itu disebut Jokowi telah dilakukan dalam empat tahun terakhir tetapi belum maksimal.
Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan pencari kerja dan pekerja melalui pelatihan vokasi serta program sertifikasi.
Ia menuturkan program ini sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menyertifikasi belasan ribu pekerja konstruksi dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya minta ini tahun depan dilakukan besar-besaran mengenai ini. Tetapi (sekarang) memang jumlahnya masih kecil,” tuturnya.
Jokowi menegaskan peningkatan kualitas SDM bukan hanya tugas pemerintah. Hal ini disebut menjadi tanggung jawab dunia usaha, pendidikan, termasuk pondok-pondok pesantren.
