Jika kubu oposisi memenangkan pemilu presiden tahun depan, mereka akan meninjau ulang pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi yang dipimpin China dan dapat membatalkan proyek tersebut, kata calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada para wartawan pada Kamis (15/11).
Jalur kereta api yang menghubungkan Jakarta dan kota Bandung tersebut adalah salah satu kebijakan khusus Presiden Joko Widodo. Namun pembangunannya telah dilanda oleh penundaan dan meningkatnya biaya, di tengah kesulitan dalam pembebasan lahan.
Jokowi sebelumnya berharap untuk mengklaim proyek itu—yang pada mulanya akan dibuka tahun depan—sebagai pencapaian besar dalam kampanye pemilihannya kembali, tetapi upaya itu bisa menjadi bumerang jika kubu oposisi menarik dukungan dengan janji untuk meninjau ulang proyek tersebut.
“Kami akan meninjau dan kami akan memeriksa apakah (proyek tersebut) memiliki struktur yang tepat, berada pada ketentuan yang benar, dan kami akan memastikan transparansi,” Sandiaga, pasangan calon presiden oposisi Prabowo Subianto, mengatakan di Jakarta Foreign Correspondents Club.
Sandiaga mengatakan bahwa kubu-nya kekurangan informasi yang cukup untuk memutuskan terkait proyek tersebut, tetapi menambahkan: “Setelah kami menyelesaikan tinjauan kami, itu bisa menjadi ‘lanjutkan’ atau ‘hentikan’. Sesederhana itu.”
Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa kubu Jokowi memimpin dengan dukungan 57,7 persen, dengan kubu Prabowo-Sandi tertinggal 32,3 persen.
Membatalkan rel kereta itu akan mencerminkan perlawanan oleh negara tetangga Malaysia terhadap kesepakatan infrastruktur yang didukung China, di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Pemerintah Mahathir membatalkan proyek kereta api setelah mengambil alih jabatan pada bulan Mei, yang meningkatkan kekhawatiran tentang biaya berlebihan dan utang kepada Beijing yang dapat membahayakan keuangan negara.
Sandiaga—pendiri perusahaan investasi Saratoga Investama Sedaya dan mantan Wakil Gubernur Jakarta—mengatakan bahwa dia tidak menentang semua investasi China, dan bahwa Indonesia “perlu memastikan” bahwa itu adalah bagian dari prakarsa infrastruktur Sabuk dan Jalan Beijing. Namun dia mengatakan bahwa keterlibatan China harus dilakukan dengan syarat yang benar.
“Jika itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia—bukan untuk masyarakat China—saya akan (menerima investasi China),” kata Sandiaga. Calon wakil presiden itu mengatakan bahwa sebagai seorang pengusaha, ia membangun sebuah pembangkit listrik dengan kontraktor China.
“Ketika saya melakukan inspeksi… bahkan batu bara berasal dari China,” katanya. “Saya masih akan mengundang mereka, tetapi harus bermanfaat bagi lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia dan dengan kualitas yang baik.”
Pesannya mungkin beresonansi dengan para pemilih yang menyerukan perubahan dalam kepemimpinan negara. Sebuah lagu tema yang menyertai kampanye ganti presiden, mengkritik slogan Jokowi “kerja, kerja, kerja”, dengan mengatakan bahwa “itu adalah pekerja asing yang bekerja” sementara “anak-anak bangsa tetap menganggur.”
Sandiaga mengatakan bahwa kubu-nya tidak ingin membicarakan masalah yang memecah belah, seiring ia pernah mengalami pemilu yang bermuatan rasial dan agama secara langsung, ketika ia mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jakarta pada tahun 2017. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikalahkan oleh seorang kandidat yang didukung oleh kelompok-kelompok Muslim.
Ahok kemudian dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.
Sebaliknya, kubu Prabowo mengatakan ingin membuat pemilu presiden tahun depan sebagai referendum ekonomi Indonesia.
“Kami sejak awal memutuskan bersama Prabowo, bahwa platform ekonomi yang akan kami fokuskan—lapangan pekerjaan, harga, dan bagaimana kami dapat menumbuhkan ekonomi kami,” katanya. “Banyak orang bertanya bagaimana menstabilkan harga, membuat (segalanya) lebih terjangkau, dan juga bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.”
“Setelah ekonomi terpecahkan, ketidaksetaraan terselesaikan, saya pikir kita berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi intoleransi agama yang memecah negara.”
Baik tingkat pengangguran di Indonesia maupun koefisien Gini—ukuran distribusi kekayaan—telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Tingkat pengangguran berada pada angka 5,34 persen pada bulan Agustus, turun dari 5,50 persen setahun yang lalu. Inflasi juga stabil, melayang di sekitar target bank sentral 2,5 persen hingga 4,5 persen.
Koefisien Gini Indonesia tahun ini mencapai 0,389—turun sedikit dari akhir tahun 2017—di mana 1 menggambarkan ketidaksetaraan kekayaan sempurna dan 0 kesetaraan sempurna.
