Susi Pudjiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia, menyampaikan pesan yang kuat untuk China, yang merupakan pemilik armada penangkapan ikan terbesar di dunia.
“Apa yang mereka lakukan bukanlah menangkap ikan, itu adalah kejahatan transnasional terorganisasi,” katanya kepada This Week in Asia setelah konferensi pers di Jakarta. “Anda harus menulis itu. Mereka harus mengerti.”
Pebisnis perikanan yang blak-blakan tersebut—yang dikenal sebagian karena tato dan rokok, yang kerap melakukan pendekatan tanpa basa-basi terhadap kebijakan yang ditetapkannya—telah menyuarakan topik favoritnya: penjarahan perairan negaranya oleh nelayan asing.
“Kami telah memiliki beberapa ketidaksepakatan (dengan China) tentang masalah penangkapan ikan yang ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan, mereka masih tidak setuju bahwa itu digolongkan sebagai kejahatan transnasional,” katanya, menjelang Our Oceans Conference di Bali. “Tapi kebanyakan ini adalah kapal asal China (dengan) kru multinasional.”
“Tanpa kerja sama internasional, kami tidak akan bisa melawan ini.”
Dalam empat tahun, Indonesia telah melarang 10.000 kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di perairannya, yang setengahnya telah menangkap lebih dari 500 gross ton (GT) ikan. Ratusan kapal telah disita dan ditenggelamkan—dalam beberapa kasus diledakkan atas perintah Pudjiastuti—sebagai peringatan bagi kapal lain.
Mereka datang dari China daratan, Taiwan, Thailand, dan Filipina. Beberapa orang telah menyamarkan asal usul mereka yang sebenarnya dengan berlayar di bawah banyak bendera atau didaftarkan kepada perusahaan proksi di Indonesia atau di tempat lain.
China telah menyatakan kekhawatiran serius atas penghancuran kapal dan, dua tahun lalu, mengatakan akan mengambil tindakan terhadap penangkapan ikan berlebihan dan ekspansi industri perikanan yang berlebihan, termasuk mengurangi jumlah kapal penangkap ikan.
Pekan lalu, seorang pejabat dari Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan mengatakan bahwa pemerintah China akan menerapkan hukuman “nol toleransi” terhadap kapal domestik yang terbukti telah melanggar hukum dan peraturan dalam penangkapan ikan di laut lepas, menurut tabloid Global Times.
Wakil Direktur Administrasi Perikanan Laut Liu Xinzhong, dikutip mengatakan bahwa China lebih peduli tentang perlindungan dan keberlanjutan sumber daya laut dari yang dipikirkan negara lain.
Namun menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari sepertiga dari stok ikan komersial dunia sedang berkurang dengan tingkat yang tidak berkelanjutan.
Salah satu negara yang stok ikannya menurun drastis adalah China, sebagian karena meningkatnya permintaan akan makanan laut segar berkualitas tinggi dari konsumen kelas menengah. Beijing tampaknya juga semakin mendorong aktivitas “memancing di perairan jauh”, yang melampaui zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka sendiri.
“Kapal nelayan 100 GT dalam setahun bisa menangkap 2.000 ton ikan. Jutaan ton, berarti miliaran dolar,” kata Pudjiastuti. “Ini adalah bisnis besar multinasional. Mereka menyebutnya memancing. Kami menyebutnya kejahatan. Kami tidak setuju (dengan China) tentang itu.”
Para menteri dan kepala negara dari 35 negara akan menghadiri Our Oceans Conference bersama dengan 200 organisasi sektor non-pemerintah dan swasta. Keamanan maritim, perubahan iklim, dan pencemaran laut serta penangkapan ikan berlebihan, akan menjadi agendanya.
Tapi sejauh ini, China—seperti banyak tetangga Indonesia di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)—tidak akan mengirim delegasi tingkat tinggi.
Tidak terpengaruh, Pudjiastati mengatakan bahwa di negaranya, banyak pulau atau negara pantai yang paling rentan terhadap penangkapan ikan dan perubahan iklim, dan dia akan berkampanye untuk peningkatan pemantauan dan penegakan wilayah lindung yang sudah ada, seperti kawasan konservasi laut.
Dia menunjukkan bahwa nelayan China telah ditangkap karena melakukan perburuan hiu hingga sejauh pulau-pulau Galapagos di Samudra Pasifik Selatan—yang merupakan salah satu harta ekologi dunia.
“Bagaimana mungkin nelayan melakukan perjalanan menempuh tiga perempat dunia dan mengambil 400 ton hiu dari kawasan yang dilindungi secara maritim?” Pudjiastati bertanya dengan gusar.
“Mudah-mudahan dengan minat dan kerja sama internasional terhadap penelusuran dan legalitas yang diperlukan untuk melaporkan penangkapan ikan di pelabuhan, China akhirnya akan mengerti bahwa mereka harus mengakomodasi kekhawatiran internasional tentang penangkapan ikan di perairan jauh.”
Walau Beijing membantah melakukan kesalahan apa pun, namun kapal-kapal penangkap ikannya—yang didukung oleh penjaga pantai dan kapal angkatan laut—juga dilihat sebagai uji coba klaim teritorialnya di Laut China Selatan.
Pada tahun 2016, sebuah kapal patroli Indonesia menyita kapal ikan China seberat 300 ton, Kway Fey 10078, yang memancing di dekat Kepulauan Natuna, di mana “sembilan garis putus” yang menandai klaim China atas Laut China Selatan tumpang tindih dengan perairan Indonesia.
Pudjiastuti mengatakan bahwa para pemburu sekarang beralih taktik, untuk beroperasi dari laut lepas, di luar yurisdiksi nasional: “Dengan teknologi modern, dan peralatan berukuran besar, dengan garis sepanjang 150 kilometer dengan jaring selebar 100 kilometer, mereka dapat menjatuhkan jaring di laut lepas dan menarik (hasil tangkapan) dari dalam zona ekonomi eksklusif semua negara.”
Tanpa komitmen lebih dari pihak internasional untuk mengatasi masalah ini, ia menambahkan, migrasi ikan yang melintasi lautan seperti tuna sirip kuning dan cod akan sangat terganggu.
“Keuntungan dari laut bebas tanpa yurisdiksi hanya untuk 11 negara yang melakukan penangkapan ikan jauh,” tambahnya. “Tapi stok ikan yang bermigrasi ini adalah stok ikan dunia, bukan hanya stok ikan Indonesia, itu juga (milik) Jepang… Eropa… juga stok ikan China, jadi kami berharap kekhawatiran tentang ini juga diakui.”
This Week in Asia telah mengirim pertanyaan kepada Kementerian Luar Negeri China.
Gaya kementerian Pudjiastuti yang nyeleneh didokumentasikan dengan baik di media sosial, di mana gambar-gambar ketika dia menari sambil mendengarkan The Beatles, minum kopi dan merokok di atas wakeboard, atau berselancar bersama staf kementeriannya telah menjadi viral.
Selain menganjurkan larangan kantong plastik dan melarang penggunaan botol plastik dan sedotan untuk digunakan di kementeriannya, ia juga melarang jargon birokrasi tertentu atas nama efisiensi: “Terkadang, setiap kata membutuhkan seminar: Saya benci itu.”
Sementara itu, kebijakan keras tentang penangkapan ikan ilegal tampaknya membuahkan hasil bagi 20 juta nelayan domestik di kepulauan Indonesia yang luas, yang terdiri dari 17.000 pulau. Walau total penangkapan ikan di perairan Indonesia telah menurun lebih dari 25 persen dan penangkapan ikan asing turun sebesar 90 persen sejak Pudjiastati memberlakukan larangannya pada tahun 2014, namun ukuran dan nilai tangkapan domestik telah membengkak dari 7 juta ton menjadi 13 juta ton yang diprediksi tahun ini.
Namun, tantangannya belum berakhir. Meskipun penangkapan ikan asing dikekang, namun metode merusak seperti menggunakan jaring atau bahan peledak, masih dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri.
Purjiastuti masih melawan sikap tradisional terhadap sumber daya laut negaranya, mulai dari nelayan miskin hingga rekan-rekan kabinetnya, yang ia gambarkan “mengambil sebanyak mungkin, sesegera mungkin.”
Untuk mengatasi ini, “kami menerapkan kebijakan melarang kapal pemukat, memerangi penangkapan ikan yang merusak menggunakan bom dan sianida. Kami perlu mengubah sikap dan kami masih memiliki banyak masalah, (tetapi) kami memiliki pelajaran penting tentang memerangi perubahan iklim dan pengelolaan ikan berkelanjutan untuk dibagikan.”
Dia mengatakan bahwa para skeptis—apakah Anda mendengarkan, China?—harus diyakinkan oleh manfaat ekonomi dari peraturan yang mempromosikan penangkapan ikan yang berkelanjutan.
“Saya ingin memasukkan semuanya ke dalam sebuah buku (peraturan),” kata Pudjiastati. “Untuk meyakinkan beberapa kepala negara yang masih berpikir bahwa ‘perubahan iklim bukan masalah, itu hanya rumor, itu tidak mempengaruhi siapa pun,’ bahwa memprioritaskan perubahan iklim dan tindakan ramah lingkungan sebenarnya sangat menguntungkan secara ekonomi.”
“Saya ingin berbagi bagaimana—hanya dengan anggaran $8 juta untuk patroli, pengawasan, dan penenggelaman kapal nelayan ilegal—kami menghemat jutaan, bahkan miliaran dolar. Mungkin mereka akan mengerti.”
