Pemerintah Indonesia didesak untuk menyikapi dugaan persekusi terhadap komunitas Muslim Uighur oleh pemerintah Cina.
Cina dituding menahan ribuan warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya tanpa proses pengadilan di wilayah Xinjiang barat — namun pemerintah Cina membantah tuduhan pembangunan penjara, dan menyatakan sedang membangun “pusat pelatihan keterampilan”.
Uighur menjadi topik perbincangan hangat di media sosial sejak beberapa anggota DPR mengangkat isu ini di rapat paripurna DPR pada pekan lalu.
Beberapa warganet menjadikannya cara untuk mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, menuduhnya mengabaikan penderitaan Muslim yang tertindas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa dugaan penindasan terhadap kelompok Muslim Uighur merupakan masalah internal Cina.
“Kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah Uighur. Tapi secara umum, penghentian pelanggaran HAM juga harus kita perjuangkan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/12).
Menurut pengamat politik Islam internasional, Syahrul Hidayat, negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia selama ini mengabaikan persoalan Muslim Uighur karena mereka tidak kuat di hadapan Cina.
Syahrul berpendapat, negara Muslim yang kaya minyak seperti Arab Saudi bisa saja melawan Cina, tapi sayangnya, mereka juga tidak memiliki catatan HAM yang baik.
Sementara Iran disebut sedang dalam posisi terjepit. Mereka membutuhkan bantuan Cina untuk mempertahankan posisi diplomasinya di hadapan negara Muslim lainnya yang bermazhab Sunni.
Dan negara lain seperti Pakistan justru butuh Cina karena mereka sedang membangun koridor ekonomi dari Xinjiang ke pantai Pakistan.
“Jadi agak susah kita melihat bahwa negara Muslim itu memiliki kapasitas untuk menyerang atau melakukan kritik terhadap Cina,” kata Syahrul.
Apa yang terjadi pada komunitas Uighur bukanlah satu-satunya krisis kemanusiaan dan persekusi terhadap kaum Muslim yang jarang mendapat perhatian. Berikut ini beberapa diantaranya:
Yaman
Perang yang telah berkecamuk selama tiga tahun di Yaman telah menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini.
Sedikitnya 14 juta warga Yaman berada di ambang kelaparan, menurut PBB; dan lembaga amal Save the Children memperkirakan bahwa 85.000 anak-anak di bawah usia lima tahun mungkin telah meninggal dunia akibat malnutrisi akut.
Blokade yang dilakukan kapal perang Arab Saudi menutup jalur makanan, dan telah mengakibatkan kelaparan yang meluas—PBB khawatir itu bisa menjadi kelaparan paling mematikan dalam berpuluh-puluh tahun.
Pertempuran di Yaman mulai memanas pada 2015, ketika pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi meluncurkan serangan udara terhadap pasukan pemberontak Houthi, yang berhasil mengusir Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi ke luar dari negara itu.
Koalisi yang dipimpin Arab Saudi menerapkan blokade di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Houthi, terutama Hudaydah dan Salif. Blokade diperketat pada 2017 dengan alasan mencegah Iran mengirimkan senjata kepada pemberontak.
Pertempuran yang terus berlanjut di kota pelabuhan Hudaydah semakin memperpanjang krisis ini. Pelabuhan tersebut merupakan tumpuan hidup bagi dua-pertiga populasi Yaman, yang hampir sepenuhnya mengandalkan impor untuk mendapatkan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Kurdi
Di antara 25 dan 35 juta orang Kurdi menghuni daerah bergunung yang melintasi perbatasan Turki, Irak, Suriah, Iran, dan Armenia.
Mereka merupakan kelompok etnis terbesar keempat di Timur Tengah, disatukan oleh budaya dan bahasa. Mereka juga menganut berbagai agama dan keyakinan, tapi mayoritasnya Islam Sunni.
Namun mereka tidak pernah mendapatkan negara sendiri—malah menjadi minoritas di negara masing-masing.
Di Turki, kelompok Kurdi yang mencakup 14-20% populasi telah bermusuhan dengan pemerintah Turki selama bertahun-tahun.
Sebagai balasan atas upaya pemberontakan di tahun 1920-an dan 1930-an, banyak orang Kurdi diusir dari rumah mereka, nama Kurdi dan pakaian khasnya dilarang, penggunaan bahasa Kurdi dibatasi, dan bahkan keberadaan identitas Kurdi pun disangkal; mereka pun dijuluki “orang-orang Turki Gunung”.
Sementara di Suriah, kelompok Kurdi mencakup antara 7% dan 10% populasi. Mereka telah sejak lama ditekan dan ditolak hak-hak dasarnya.
Sekitar 300.000 orang Kurdi tidak diberi status warga negara sejak tahun 1960-an, dan tanah-tanah Kurdi telah dirampas dan diberikan kepada kelompok Arab dalam upaya meng-“Arabisasi” wilayah Kurdi.
Di Irak, kelompok Kurdi yang mencakup 15-20% populasi telah merasakan lebih banyak hak daripada kelompok Kurdi di negara tetangga, tapi juga mengalami penindasan.
Pada akhir 1970-an pemerintah mulai menempatkan kelompok Arab di wilayah mayoritas Kurdi, terutama di daerah kaya-minyak Kirkuk, dan mengusir para Kurdi secara paksa.
India
Persekusi terhadap komunitas Muslim di India, yang mencakup 11% populasi, meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Larangan memakan daging sapi di beberapa negara bagian kerap digunakan kelompok nasionalis Hindu untuk membenarkan penyerangan terhadap Muslim.
Media jurnalisme data IndiaSpend mencatat bahwa Muslim menjadi sasaran 51% kekerasan terkait daging sapi selama 2010-2017. Dan dari 25 warga India yang tewas dalam 60 insiden, 84%-nya adalah Muslim.
Sebanyak 97% serangan terkait daging sapi dilaporkan setelah Narendra Modi menjabat perdana menteri pada Mei 2014. Modi adalah kepala negara bagian Gujarat, tempat ratusan Muslim dibunuh dengan impunitas pada kerusuhan pada tahun 2002.
Kenapa pemerintah kurang memperhatikan kasus-kasus ini?
Pengamat politik Islam internasional, Syahrul Hidayat menilai pemerintah Indonesia memang kurang berpihak terhadap isu-isu internasional.
“Pemerintah sekarang cenderung melihat ke dalam, tidak sibuk melakukan aktivitas diplomasi di luar,” ujarnya.
Kekuatan diplomasi Indonesia belum terlalu kuat untuk menentang keras persekusi dan pelanggaran HAM di negara lain—sebagian karena pemerintah Indonesia pun masih dirundung persoalan HAM, misalnya isu Papua.
“Ini harus berhati-hati juga. Kalau tidak, terlalu agresif ke luar, ternyata di dalam juga masih ada masalah – walaupun ini masih bisa diperdebatkan – itu akan jadi serangan balik juga. Dan pemerintah Indonesia tidak mau mendapat serangan seperti itu,” kata Syahrul.
Alasan lainnya, yaitu hubungan ekonomi.
“Ketika misalnya Indonesia sedang ingin mendatangkan uang dari Cina untuk infrastruktur, apakah Indonesia berani terlalu kritis?” katanya.
