Menteri Perdagangan Enggariasto Lukita menyatakan bahwa posisi Indonesia terbuka bagi ide-ide reformasi dan modernisasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam menjalankan fungsinya. Reformasi WTO akan membawa perubahan positif bagi sistem perdagangan multilateral dan diharapkan tetap mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan Mendag Enggar usai bertemu dengan Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo di kantor WTO, Jenewa, Swiss, Kamis (22/11/2018).
“Indonesia terbuka terhadap berbagai ide terkait reformasi WTO selama dapat mengakomodasi kepentingan seluruh anggota. Oleh karena itu, WTO sebaiknya tidak melupakan dan mengabaikan hal-hal yang belum terselesaikan, seperti perundingan putaran Doha dan hal lainnya, serta tetap memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang. Sementara itu, sebagai koordinator G-33, Indonesia juga menginginkan agar reformasi WTO juga terus memperhatikan hal-hal seperti public stock holding dan mekanisme special safeguard,” tegas Enggar dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Jumat (23/11/2018).
Terkait hal tersebut, Mendag Enggar menggarisbawahi tanggapan Dirjen Azevedo yang menegaskan bahwa WTO tidak akan mengabaikan hal yang belum terselesaikan. Mendag Enggar menjelaskan, usulan untuk mereformasi WTO didasarkan pada semakin merebaknya ketidakpastian pada sistem perdagangan dunia. WTO juga dinilai semakin melemah dalam menjalankan fungsinya, terutama terlihat dari tidak berkembangnya penyelesaian perundingan putaran Doha, proteksionisme yang banyak dilakukan negara anggota dan tekanan perdagangan yang meningkat, ancaman blokde Amerika Serikat (AS) terhadap pengisian anggota Appellate Body (AB), serta kurang efektifnya sistem monitoring WTO. “Dengan demikian, usulan reformasi dan modernisasi mencakup tiga fungsi WTO, yaitu monitoring, mekanisme penyelesaian sengketa, dan negosiasi,” tutur Enggar.
Usulan reformasi dan modernisasi WTO sebelumnya telah disepakati beberapa negara pendukung seperti Kanada, Australia, Brasil, Chile, Jepang, Kenya, Korea, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swiss, dan Uni Eropa melalui pertemuan Joint Communication di Ottawa, Kanada, 24—25 Oktober 2018.
Terkait dengan monitoring dan transparansi, negara-negara pendukung reformasi WTO berpendapat bahwa sistem monitoring WTO harus diperkuat untuk mengatasi tekanan perdagangan yang meningkat akhir-akhir ini. Secara khusus, Kanada dan Uni Eropa mengusulkan cara memperkuat sistem monitoring, yaitu dengan mengurangi kompleksitas prosedur notifikasi, meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat monitoring pada level komite, memberikan insentif kepada yang melakukan notifikasi seperti pembiayaan dan bantuan teknis, serta memberikan sanksi bagi negara yang tidak mematuhi sistem monitoring.
“Indonesia juga terbuka terhadap usulan penguatan sistem dan transparasi WTO, namun juga dengan catatan agar mempertimbangkan tantangan yang dihadapi negara berkembang supaya mampu memenuhi komitmen ini,” ungkap Mendag.
Reformasi WTO juga mencakup upaya mengakhiri blokade AS terhadap pengisian anggota AB mengingat tanpa pengisian baru, anggota AB hanya akan tersisa satu orang pada akhir Desember 2019. Pengisian kekosongan anggota AB telah diusulkan Meksiko yang didukung 68 negara termasuk Indonesia. Sebanyak 13 negara juga telah mengimbau penghentian blokade AB pada pertemuan di Ottawa Oktober lalu.
“Indonesia mendukung pengisian kekosongan anggota AB sesegera mungkin karena untuk menyelesaikan satu kasus banding diperlukan tiga anggota AB, sehingga dikhawatirkan AB akan lumpuh jika tidak segera diisi kekosongannya,” ujar Enggar.
Sedangkan, hal yang melatarbelakangi reformasi dan modernisasi WTO dalam hal negosiasi adalah peraturan WTO yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan global sehingga menghambat implementasi kerja WTO, seperti sulitnya penyelesaian perundingan Doha Development Agenda (DDA) dan kesepakatan special and differential treatment (S&DT) yang justru dianggap sebagai batu sandungan.
Oleh karena itu, Kanada dan Uni eropa mengusulkan alternatif cara pengambilan keputusan dengan mengidentifikasikan isu-isu prioritas dari sisi multilateral dan plurilateral, yaitu terkait hutang menyelesaikan perundingan DDA; isu-isu modernisasi seperti perdagangan digital, UMKM, dan investasi; serta isu kompetisi seperti pendisiplinan industri dan perusahaan milik negara.
