Satuan Petugas (Satgas) 115 yang terdiri dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia mengamankan kapal ikan STS-50 yang menjadi buronan International Police (Interpol). Kapal STS-50 diduga telah melakukan kejahatan lintas negara secara terorganisir (transnational organized fisheries crime).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan Kapal Angkatan Laut Simeuleu melakukan operasi pada 6 April 2018 ketika STS-50 berada sekitar 60 mil dari sisi Tenggara Pulau Weh, Aceh. “Penangkapan Kapal STS-50 oleh Pemerintah Indonesia telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum internasional,” kata Susi dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu.
Kapal STS-50 membawa 600 buah alat tangkap gillney sepanjang 50 meter dengan total panjang alat tangkap bila dibentangkan panjangnya bisa mencapai 30 kilometer. Jenis ikan yang menjadi target STS-50 adalah Antarctic Toothfish.
Berdasarkan dokumen Lloyd’s List Intelligence, STS-50 terdaftar dimiliki oleh Marine Fisheries Corporation Company Ltd dan Jiho Shipping Company Limited sebagai pemilik tergabung. Sebelum itu, STS-50 terdaftar dimiliki oleh Red Star Company Ltd, Dongwon Industries Company Ltd, STD Fisheries Company Ltd, dan Suntai International Fishing Company.
Kapal STS-50 merupakan kapal tanpa bendera kebangsaan, namun dalam kegiatan operasinya diketahui kerap menggunakan 8 bendera negara, yaitu Sierra Leone, Togo, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Mikronesia, Filipina, dan Namibia. “Selain melakukan illegal fishing, kapal STS-50 diduga melakukan pemalsuan dokumen kebangsaan kapal untuk menghindari pengawasan dan penegakan hukum,” ujar Susi.
Pemerintah Togo juga berupaya membawa Nakhoda STS-50 ke pengadilan atas dasar dugaan pemalsuan dokumen dan pemalsuan identitas. Kapal STS-50 juga pernah ditangkap oleh Tiongkok pada 22 Oktober 2017 dan Mozambik pada 18 Februari 2018, namun berhasil kabur.
Berdasarkan data awak Interpol, total jumlah Anak Buah Kapal (ABK) STS-50 adalah 20 orang, terdiri dari 14 orang ABK warga negara Indonesia dan 6 orang kru warga negara Rusia yang menjadi nahkoda dan kepala mesin kamar kapal. Terdapat dugaan ABK warga negara Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan antarnegara atau paspor. “Indikasinya, mereka merupakan korban perdagangan orang,” tutur Susi.
Menurut Susi, Indonesia merupakan bagian dari komunitas dunia yang berkomitmen untuk memberantas illegal fishing tidak hanya saja di wilayah perairan Indonesia, tetapi juga dalam skala global sebagai bentuk solidaritas internasional. Komitmen ini telah ditunjukkan oleh pemerintah pada saat penangkapan buruan internasional FV. Viking dan FV. Hua Li.
“Indonesia berupaya menjadi contoh dunia untuk tidak kompromistis dengan pelaku illegal fishing, khususnya pelaku transnational organized fisheries crime,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Satgas 115 segera melakukan investigasi untuk mengkonstruksikan tindak pidana yang dilakukan Kapal STS-50. Indonesia juga akan bekerja sama dengan Tiongkok, Togo, Mozambik, dan Interpol untuk menindaklanjuti dugaan transnational organized fisheries crime. Tujuannya, untuk mengejar tidak hanya dalang utama tetapi juga pihak yang memanfaatkan.
Karena kapal tersebut merupakan kapal tak berbendera, maka sebagai gantinya Susi mengungkapkan kapal tersebut akan disita oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan publik atau ditenggelamkan seperti kapal pelanggar sebelumnya. “Perlakuan terhadap kapal ini akan diputuskan segera dengan berkonsultasi dengan negara-negara yang berkepentingan dan Interpol,” katanya.
