Asia memiliki potensi untuk terus menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan global. Tetapi ini bukan berarti bahwa jalan ke depan akan mudah.
Risiko keuangan yang berasal dari aliran modal yang mudah berubah, menjadi tantangan saat ini. Dan populasi yang menua di seluruh benua tampaknya akan menyebabkan masalah yang bisa berlangsung selama beberapa generasi.
Dalam jangka pendek, negara-negara Asia termasuk Indonesia, India, dan Filipina, berada dalam risiko ketidakstabilan keuangan yang timbul dari volatilitas aliran modal.
Karena investasi portofolio memainkan peran penting dalam membiayai defisit transaksi berjalan negara-negara ini, mereka rentan terhadap keluarnya modal ketika investasi di negara lain menjadi lebih menarik.
Normalisasi kebijakan moneter oleh Federal Reserve (The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat (AS))—yang melibatkan peningkatan kisaran target untuk dana federal dan mengurangi kepemilikan sekuritas—memberikan kejutan seperti itu.
Terlepas dari berbagai reformasi—seperti menghentikan subsidi bahan bakar—telah diberlakukan, namun Indonesia tetap rentan terhadap kejutan eksternal seperti ini.
Di Indonesia, kepanikan biasanya dipicu oleh pasar obligasi, karena peran yang relatif besar dari pemegang asing dalam pendanaan defisit pemerintah.
Secara historis, ketika kejutan terjadi di Amerika Serikat—seperti yang terjadi selama Taper Tantrum atau dalam normalisasi kebijakan moneter saat ini—investor pasar obligasi menarik investasi portofolio mereka, yang memicu gejolak di pasar keuangan.
KERENTANAN EKONOMI
Defisit transaksi berjalan yang besar tidak selalu merupakan hal yang buruk, asalkan dibiayai oleh investasi asing langsung (FDI) jangka panjang dan produktif, seperti yang terjadi di sektor ekonomi yang berorientasi ekspor.
Tetapi jika dibiayai oleh investasi portofolio, ini dapat meningkatkan kerentanan negara karena dana ini dapat ditarik dalam waktu singkat. Ini adalah bagian dari apa yang membuat negara-negara yang tergabung dalam “Lima Negara Rentan” (Fragile Five)—India, Indonesia, Afrika Selatan, Turki, dan Brasil—sangat tidak stabil.
Kerentanan ekonomi membuat investor portofolio gelisah, dan itu mendorong mereka untuk menarik portofolio mereka dari negara-negara berkembang.
Di masa depan, jika Indonesia tidak menyelesaikan masalah ini, Indonesia akan terus terhambat oleh volatilitas aliran modal.
Untuk saat ini, Indonesia harus mempertimbangkan untuk memperkenalkan pajak pada transaksi keuangan internasional spekulatif atau kebijakan makroprudensial lainnya, untuk meminimalkan dampak dari aliran modal jangka pendek yang bergejolak. Tetapi kedalaman masalah ini mengharuskan pergeseran struktural.
Di Indonesia, ada korelasi kuat antara investasi dan impor barang modal dan bahan baku. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dari peningkatan investasi, semakin tinggi defisit transaksi berjalan.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek selalu terkendala oleh defisit transaksi berjalan.
Ketika goncangan eksternal terjadi—seperti yang terjadi sekarang—arus modal keluar dari lonjakan investasi portofolio, dan rupiah melemah secara signifikan. Tetapi jika defisit transaksi berjalan dibiayai oleh FDI, risiko volatilitas modal akan lebih kecil, karena modal tidak akan pergi dengan cepat.
Dengan demikian, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sementara juga menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas—sehingga investasi yang sama akan memberikan hasil yang lebih tinggi dan kurang rentan terhadap guncangan dari perubahan kebijakan negara lain.
Indonesia harus fokus pada deregulasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola untuk meningkatkan produktivitas.
Pilihan lain adalah dengan mengarahkan FDI ke arah sektor manufaktur yang berorientasi ekspor.
ISU JANGKA PANJANG HARUS DIKELOLA
Memperbaiki volatilitas modal jangka pendek hanya akan berjalan sejauh ini jika masalah struktural jangka panjang—seperti pergeseran demografi—tidak dikelola. Dalam jangka panjang, beban fiskal penduduk yang menua juga harus dianggap sebagai risiko keuangan.
Banyak negara Asia memiliki populasi yang menua. Ini sering mempengaruhi kesehatan fiskal. Peningkatan rasio ketergantungan—yang dihasilkan dari peningkatan proporsi penduduk yang lebih tua—berdampak negatif terhadap tabungan pemerintah karena pengeluaran untuk pensiun dan layanan kesehatan meningkat sementara pendapatan menurun.
Sebagai contoh, karena populasi semakin tua, alokasi fiskal untuk anggaran sosial di Singapura dan Hong Kong meningkat secara dramatis. Jepang dan Korea Selatan menghadapi tekanan keuangan yang jelas karena populasi mereka yang menua.
Memang benar bahwa India dan Indonesia akan mendapat keuntungan dari bonus demografi pada tahun 2025, dan diperkirakan akan berada di antara 10 negara teratas dalam hal ukuran ekonomi.
Tetapi dalam kasus Indonesia, bonus demografi ini akan habis pada tahun 2050, dan pada tahun 2060—walau situasinya tidak akan separah seperti di Jepang atau Korea Selatan—Indonesia juga akan memiliki populasi yang menua.
EKONOMI INDONESIA PERLU TUMBUH LEBIH CEPAT
Tantangannya adalah agar Indonesia dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan lebih cepat. Mengapa? Karena meskipun Indonesia akan menjadi salah satu dari 10 negara ekonomi global terbesar dalam hal ukuran ekonomi, namun pada tahun 2050 pendapatan per kapitanya akan tetap relatif rendah jika pertumbuhan ekonomi tetap datar pada 5 persen.
Jika Indonesia tidak dapat tumbuh lebih cepat, Indonesia berisiko menjadi tua sebelum tumbuh kaya. Ini bisa sangat sulit untuk dikelola karena beban fiskal Indonesia akan sangat berat. Masalah yang sama kemungkinan akan dihadapi oleh banyak negara Asia lainnya, terutama China.
Meskipun Asia adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi global, namun risiko keuangan ini dapat merusak potensi pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.
Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara seperti Indonesia harus fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, membangun infrastruktur, meningkatkan tata kelola, dan memobilisasi pendapatan pajak untuk belanja publik.
Jika langkah-langkah ini tidak dilakukan, kontribusi Asia dan Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi global tidak dapat dijamin.
