Sungguh ironis memang, Dumai yang berstatus sebagai kota, ternyata 76 persen wilayahnya masih berstatus kawasan hutan. Hanya 24 persen yang merupakan kawasan terbuka.
Hal itu disampaikan Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS saat membuka acara Rapat Koordinasi dan Konsolidasi data Konflik Pertanahan Dalam Rangka Data Administrasi Pertanahan, Rabu (22/11/2017) yang diikuti seluruh camat, lurah beserta stafnya.
“Jadi hanya 24 persen saja yang harus dibagi bagi menjadi pemukiman, industri bahka didalamnya juga ada milik PT. Chevron, PT. Pertamina serta Pelido,” terang Walikota Dumai.
Berkenaan dengan hal itu, diminta kepada camat dan lurah untuk mensosialisasikan hal ini kepada bawahannya termasuk RT jangan main ukur lahan saja, karena bisa bermasalah hukum nantinya.
“Aturan-aturan soal Pertanahan harus dikuasai, agar dalam bertindak tidak menyalahi aturan. Jangan sampai camat da lurah setelah pensiun malah menghadapi masalah hukum. Banyak kasus Pertanahan memang mengherankan, seharusnya ketika ada masalah seharusnya itu antara penjual dan pembeli, sementara camat dan lurah itu pelayanan, namun justru yang banyak menghadapi masalah hukum camat dan lurah kecuali ada rekayasa dari camat atau lurah, untuk itu harus hati-hati, ” pesan Walikota Dumai Zulkifli AS.
Dengan kondisi wilayah Dumai yang seluas 1.720 KM persegi hanya 24 persen saja yang bisa dimanfaatkan tentu cukup terbatas gerakya.
Sementara itu panitia pelaksana, Syahrinaldi, S.Sos yang juga Kabag Pertaahan menjelaskan dengan dilakukannya sosialisasi diharapkan aparat di Kelurahan dan Kecamatan bisa memahami masalah kondisi Pertanahan di Kota Dumai.
Pada acara tersebut mendatangkan narasumber dari, Kanwil BPN Riau, Kemendagri RI, Balai Besar SDA Riau, dan Pertanahan Kota Dumai.
“Tujuanya agar tersosialisasinya data strategis pertanahan, memetaka tanah yang rawan konflik, kegiatan diadakan selama dua hari. Melibatkan Aparat kecamatan, kelurahan,” ucap Syahrinaldi.
