Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau mengingatkan pemegang saham Bank Riau Kepri (BRK) agar melakukan kajian dan survei mendalam serta berkualitas. Hal ini perlu dilakukan jika para pemegang saham ingin mengkonversi Bank Pembangunan Daerah tersebut ke syariah.
“Satu hal yang wajib dipahami bahwa setelah konversi menjadi bank syariah tidak boleh lagi kembali ke konvensional,” kata Kepala OJK Riau Yusri di Pekanbaru, Sabtu (26/1).
Yusri menjelaskan rencana konversi BRK harus dipersiapkan dengan sangat baik. Hal utama yang wajib dilakukan bank milik daerah tersebut di samping banyak persyaratan adalah kajian dan survei yang berkualitas tentang preferensi nasabahnya dan masyarakat Riau sendiri.
Menurut Yusri, kajian dan survei tersebut harus bisa mencerminkan tentang respons nasabah BRK dan masyarakat Riau. “Lalu rencana konversi tersebut seberapa besar mendapat dukungan dan keinginan nasabahnya dan masyarakat Riau,” tuturnya.
Selain itu, hasil kajian dan survei harus dapat meyakinkan pemangku kepentingan dan terutama Otoritas Jasa Keuangan bahwa BRK Syariah akan tumbuh dan berkembang dengan baik ketimbang saat konvensional.
“Secara teknis banyak hal yang harus dipersiapkan BRK untuk konversi menjadi syariah di antaranya kesiapan pegawai BRK, teknologi informasi (IT), Standar Operasional Produk (SOP) dan yang terpenting butuh waktu yang cukup untuk persiapannya,” imbuh dia.
Sebelumnya digadang-gadang bahwa Bank Riau Kepri akan dikonversi menjadi bank syariah. Konversi dari bank konvensional menjadi Syariah itu kesepakatan para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) akhir tahun 2018.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi mengatakan dengan adanya kesepakatan tersebut, maka BRK diminta membuat kajian-kajian untuk konversi dari konvensional ke syariah. “Yang jelas, BRK diminta membuat kajian tentang syariah sistem yang betul-betul bisa diterapkan di BRK,” kata Ahmad Hijazi.
Rencana konversi ke syariah, kata Ahmad Hijazi, mendapat respons positif juga dari para pemegang saham. Namun sebelum penerapan BRK Syariah, kata dia, terlebih dahulu dilakukan kajian. Salah satunya survei tentang respons masyarakat terkait rencana itu.
“Kajian itu justru ingin melihat sejauh mana indikator-indikator keberpihakan masyarakat. Nanti akan terukur di situ, kemungkinan potensi dari dana masyarakat yang disyariahkan,” ujar dia.
Ditambahkannya, konversi itu disarankan mengingat Riau adalah daerah Melayu, yang kental dengan Islam. “Riau itu berkebudayaan Melayu. Melayu itu identik dengan Islam. Islam itu identik dengan syariah. Termasuk pemahaman akidah kita tentang riba,” katanya.
