Agaknya, pembahasan mengenai anggaran dana desa di Provinsi Riau akan tertunda lama.
Pasalnya, di kalangan dewan masih terjadi pro kontra mengenai pemberian anggaran dana desa tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman ketika diwawancara mengatakan, jumlah dana terhitung kecil dan tenggat waktu yang diberikan dalam mengelola dana terlalu singkat.
“Bukan dicoret, tapi ditunda tahun depan dalam APBD Murni. Kalau pada APBD-P kan waktunya singkat,” ungkapnya.
Anggota dewan yang akrab disapa Dedet ini menjelaskan, pihaknya bahkan berusaha untuk menambah jumlah dana tersebut dari awalnya Rp. 50 juta menjadi Rp. 300 atau Rp. 500 juta per desa.
Anehnya, pernyataan Dedet tersebut justru berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh anggota legislatif lainnya.
Anggota dewan dari Partai PDIP Kordias Pasaribu kepada tribunpekanbaru.com mengatakan, anggaran dana desa belum pasti dimasukkan dalam APBD Murni 2018 karena peruntukkannya belum jelas.
“Kami (dewan, red) masih ragu mengenai peruntukkan anggaran dana desa itu,” katanya pada Rabu (11/10/2017).
Dia menjelaskan, belakangan banyak kasus korupsi melibatkan kepala desa (kades) karena menggunakan anggaran dana desa secara tidak tepat.
Kordias khawatir, hal yang sama terjadi di Riau. Apalagi, jika menimbang proses pembahasan hal tersebut yang dominan bersifat politis.
“Selama ini kan sumber dana desa itu sudah cukup banyak. Dari dana hibah, dana dari APBN dan sebagainya. Apakah itu belum cukup,” jelasnya.
“Kita tak mau, jika nanti anggarannya disahkan justru malah dipenuhi muatan politis. Bukan untuk mendukung pembangunan,” tambah Kordias kemudian.
Ketika ditanyakan apakah akan dimasukkan pada APBD Murni 2018, dengan yakin Kordias menjawab, belum tentu.
“Ya belum tentu. Kita akan bahas dulu,” pungkasnya.
