Keberadaan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti diwarnai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Di pihak Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), keberadaan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah pulau kecil seperti di Meranti dinilai menurunkan perekonomian masyarakat.
Sekjen JMGR, Isnadi Esman mengatakan, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil hutan bukan kayu, seperti madu, rotan, hewan buruan, damar, ikan serta tanaman obat yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan masyarakat selain bertani dan berkebun.
Dijelaskan Isnadi, dampak yang paling menonjol adalah konflik tanah dan sosial yang terjadi di wilayah konsesi.
“Contoh kongkritnya perusahaan HTI di Pulau Padang. Catatan sejarah masyarakat Pulau Padang sejak tahun 1916, masyarakatnya hidup harmonis dengan memanfaatkan hutan gambut secara arif. Mereka juga jauh dari konflik antar masyarakat,” ujar Isnadi, Senin (9/10/2017).
Dijelaskan Isnadi, bergantinya hutan dan lahan gambut menjadi komoditi hutan tanaman industri juga mengancam komoditi masyarakat sekitar wilayah konsesi perusahaan.
“Saat ini 90 persen tanaman kelapa masyarakat di Pulau Padang mati diserang hama kumbang yang berasal dari areal konsesi PT. RAPP, begitu juga dengan tanaman sagu. Produktif tanaman karet juga menurun akibat penurunan permukaan gambut,” ujar Isnadi.
Menurut Isnadi, dari hasil riset Badan Restorasi Gambut (BRG) tahun lalu, dan hasil pemetaan Lidar serta kajian dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah sangat menjadi alasan yang cukup kuat untuk segera mencabut izin HTI PT. RAPP di Pulau Padang.
“Pencabutan HTI PT Lestari Unggul Makmur (LUM) di Kecamatan Tebingtinggi Timur merupakan contoh baik oleh pemerintah untuk masyarakat,” ujarnya.
Namun, berhentinya operasi perusahaan HTI di Pulau Padang juga berdampak negatif bagi masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut.
Sementara Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti belum siap untuk mengurangi tingkat pengangguran di Meranti.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kabid Ketenagakerjaan, Syarifuddin Y Kai mengungkapkan, dari data 2015 lalu, jumlah pengangguran di Meranti paling tinggi di Riau dengan angka 11,7 persen.
“Sementara jumlah tenaga kerja kita hanya 3.141,” ujar Syarifuddin.
Menurut Syarifuddin, minimnya jumlah tenaga kerja di Meranti disebabkan minimnya perusahaan yang beroperasi.
“Perusahaan yang beroperasi di Meranti hanya 153. Namun hanya sedikit perusahaan besar yang beroperasi di Meranti. Mayoritas, perusahaannya hanya berbentuk pabrik sagu skala kecil dan dapur arang,” ujarnya.
Sementara, pihaknya belum bisa melakukan upaya konkret untuk menekan angka pengangguran di Meranti.
“Kita memang ada Balai Latihan Kerja (BLK), namun tidak dipakai karena butuh rehab dan penambahan perlengkapan pelatihan,” ujarnya.
Saat ini kata Syarifuddin, pihaknya butuh anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk mengaktifkan kembali BLK.
“BLK saat ini masih banyak yang kurang, namun kami telah mengajukan anggaran untuk mengaktifkan BLK itu pada 2018 mendatang,” ujar Syafruddin.
Ia mengakui, berhentinya perusahaan HTI di Pulau Padang akan menambah angka pengangguran di Meranti.
Saat ini kata Syarifuddin, jumlah anak tempatan yang bekerja di PT RAPP sekitar 117 orang.
“Itu belum termasuk pekerja-pekerja lepas yang bekerja secara musiman disana. Mungkin ada seribuan warga yang akan kehilangan tumpuan hidup,” ujarnya.
