Para kontestan pada debat calon presiden dan calon wakil presiden sesi ke-2 yang digelar Minggu malam (17/02), diharapkan lebih banyak mengulas persoalan ekonomi dari setiap topik yang dibicarakan. Hal itu bakal menarik perhatian masyarakat Riau. Demikian dikatakan pengamat politik Universitas Riau, Tito Handoko.
Seperti diketahui, debat kedua ini bertema infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan. Menurut Tito pentingnya masyarakat mendengar ulasan isu ekonomi, lantaran ekonomi masyarakat Riau banyak tertantung pada stabilitas harga komoditas.
“Orang Riau kan lebih melihat faktor ekonomi dan harga komoditas. Oleh sebab itu gagasan terkait hal ini sangat ditunggu misalnya saat mengulas topik lingkungan hidup atau pangan,” sebutnya kepada Gatra.com, Sabtu (15/02).
Sebagai informasi, tahun lalu banyak masyarakat Riau memberikan sorotan terhadap upaya pemerintah menjaga harga komoditi, khususnya Kelapa Sawit dan Karet.
Tito melanjutkan jika pasangan capres-cawapres mampu mengemukakan solusi terhadap topik (harga komoditas), maka ada peluang masyarakat Riau tetarik kepada sang calon. Dia pun yakin topik itu paling dinanti masyarakat Bumi Lancang Kuning.
Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) area Riau, Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan pemerintahan Jokowi sudah banyak mencurahkan perhatian terhadap petani sawit di Indonesia.
Gulat pun meyakini, petani sawit di Riau beberapa tahun belakangan ini telah merasakan uluran tangan Presiden Jokowi. Sejumlah terobosan yang dilakukan mantan Gubenur DKI Jakarta itu, cukup membantu kelangsungan usaha petani sawit. “Contohnya program peremajaan sawit rakyat yang diusung Pak Jokowi, itu kan memang nyata dengan bantuan Rp25 juta per hektare,” sebutnya.
Dipaparkan Gulat beberapa kebijakan Jokowi lainya juga banyak berkontribusi pada petani sawit. “Ada juga program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta Badan Pengelolah Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS). Ini belum termasuk bicara diplomasi sawit yang gencar dilakukan pemerintah,” paparnya.