Turunnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2019, turut berdampak pada anggaran yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Instansi ini mengalami penurunan sebesar Rp400 miliar dari sebelumnya memiliki alokasi anggaran Rp1,3 triliun. Turunnya besaran belanja anggaran di PUPR tersebut, menyebabkan harus melakukan penyesuaian belanja.
“Diperkirakan hanya Rp900 miliar saja, ya karena kondisi anggaran kita. Memang anggaran itu jika dibandingkan dua tahun lalu jauh menurun. Dimana tahun 2017 anggaran PUPR mencapai Rp2 triliun dan tahun 2018 turun menjadi Rp1,3 triliun,” kata Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto, Jumat (26/10/18).
PUPR pun terpaksa melakukan pembangunan skala prioritas. Itu pun sebagian lebih banyak melakukan pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun sebelumnya.
Diantara membangun jalan di daerah perbatasan Riau dan Sumatera Utara, tepatnya di Desa Teluk Piyai Kecamatan Kubu, Rokan Hilir. Prioritas lainnya melanjutkan pembangunan jalan ke kawasan pariwisata Ombak Bono di kabupaten Pelalawan.
Selain itu, lanjutan penganggaran sejumlah proyek gedung yang belum tuntas di tahun ini seperti gedung Kejati Riau juga masuk skala prioritas.
“Kita utamakan jalan penghubung antar daerah dan kawasan pariwisata. Kemudian melanjutkan penanggaran pembangunan gedung Kejati juga,” paparnya.
