Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih mengakui pernah bertemu dengan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) di ruangannya dalam rangka pembahasan untuk membantu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo mengurus proyek PLTU Riau-1.
Dikatakan Eni, pertemuan tersebut dihadiri oleh anak Setnov, Rheza Herwindo dan orang kepercayaan Eni, Indra Purmandani. Dalam pertemuan tersebut, Setnov mengenalkan Eni dengan Rheza yang nantinya akan mempertemukan dengan Kotjo.
“Pak Novanto bilang ini bantu Pak Kotjo, tapi belum ada Pak Kotjo disitu. Saya diminta untuk bantu-bantu keperluan yang mungkin nanti ada kepentingan pak Kotjo. Anaknya Pak Nov, Rheza yang mempertemukan saya dengan Pak Kotjo,” ujar Eni saat memberikan kesaksiannya sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
Dijelaskan Eni, Setya Novanto memintanya untuk mengawal Kotjo bertemu atau menyambungan komunikasi dengan pihak PLN dalam rangka memuluskan proyek PLTU Riau-1. Ditegaskan Eni, dirinya tidak bisa menolak perintah dari atasannya tersebut.
“Karena pada waktu itu pak Nov tahu Komisi VII berurusan dengan PLN. Intinya, saya diminta untuk bantu keperluan Pak Kotjo,” terangnya.
Eni mengaku Setnov menjanjikan akan memberikan fee kepada dia jika berhasil membantu Kotjo dalam mengurus proyek PLTU Riau-1. Eni sendiri dijanjikan 1,5 juta Dollar Amerika atas tugasnya tersebut.
“Pada saat itu enggak langsung Pak Nov menjanjikan saya, setelah Pak Nov diangkat lagi Ketua DPR, bilang ke saya terkait ada hal-hal yang dikerjaan pak Kotjo, nanti ada sesuatu bagiannya,” katanya.
Sebelumnya, Eni Saragih didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp5.600.000.000 dan SGD40.000 dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).
Dalam surat dakwaan, gratifikasi yang diterima Eni berasal dari Direktur PT Smelting, Prihadi Santoso senilai Rp250 juta. Uang sebesar Rp250 juta tersebut diberikan Prihadi dengan tujuan agar Eni bisa memfasilitasi PT Smelting dengan pihak Kementeriaan Lingkungan Hidup.
Prihadi meminta bantuan eni untuk bertemu dengan Kementeriaan Lingkungan Hidup agar PT Smelting dapat melakukan impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu limbag tenaga yang akan diolah menjadi cover slag.
Permohonan tersebut ditindaklanjuti Eni dengan mempertemukan Prihadi ke Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (Dirjen PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati. Setelah adanya pertemuan itu, Prihadi kemudian mentransfer uang Rp250 juta kepada orang kepercayaan Eni.
Penerimaan gratifikasi Eni yang kedua berasal dari Direktur PT One Connect Indonesia (OCI), Herwin Tanuwidjaja sejumlah Rp100 juta dan SGD40 ribu. Uang yang diberikan Herwin kepada Eni tersebut satu perkara dengan Prihadi yakni, terkait pengurusan impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu limbag tenaga yang akan diolah menjadi cover slag.
Penerimaan ketiga Eni berasal dari Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan sebesar Rp5 miliar. Uang tersebut diduga untuk mengurus permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi 3 di Kalimantan tengah antara PT AKT dengan Kementeriaan ESDM.
Terakhir, Eni menerima uang dari Presiden Direktur (Presdir) PT ISARGAS, Iswan Ibrahim senilai Rp250 juta. Eni meminta uang kepada Iswan untuk keperluan suaminya maju di Pilkada Temanggung. Iswan kemudian memberikan kepada Eni sebesar Rp250 juta.
Selain gratifikasi, Eni Maulani Saragih juga didakwa menerima suap sebesar Rp4.750.000.000 secara bertahap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek pembangunan mulut tambang PLTU Riau-1.
Uang itu sengaja diberikan Kotjo kepada Eni untuk mendapatkan proyek Independent Power Produce (IPP) PLTU mulut tambang Riau-1 antara PT pembangkitan Jawa-Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Limited dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC).
