Indonesia kembali dihadapkan pada skandal yang dibuat lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), yang berada di bawah tekanan besar atas terjadinya perselisihan dengan para pengusaha industri minyak sawit dan kertas di dalam negeri, pada putaran selanjutnya, harus menjaga jarak setelah beredarnya berita bahwa World Resources Institute (WRI) dan Kedutaan Besar Norwegia ditengarai terlibat dalam menyebarluaskan informasi yang menyesatkan mengenai peta rawa gambut.
Foresthints.news, laman yang menyuarakan kebijakan Kementerian KLH, dengan berdasarkan kebenaran, menunjukkan informasi palsu yang disebarkan WRI dan pejabat Kedubes Norwegia. Namun, banyak yang berpendapat bahwa tindakan sang menteri adalah taktik populis karena dirinya sekarang mengklaim bahwa kebijakan tentang lahan gambut tidak dibuat berdasarkan laporan LSM. Kebenaran bahwa Kedubes Norwegia memberikan dana untuk LSM tetap menjadi misteri.
Juga kepemimpinan Nazir Foaed, kepala Badan Restorasi Lahan Gambut (BRG) yang adalah mantan petinggi WWF Indonesia dan Climate Land Use Alliance (CLUA). Di sisi lain, dalam sebuah pertemuan yang baru-baru ini diadakan oleh pejabat Kementerian Kehutanan dan Badan Intelijen Negara (BIN), CLUA dimasukkan dalam daftar sebagai LSM asing yang dikhawatirkan bisa mengganggu persatuan Indonesia. Pertanyaan yang mengemuka adalah, apakah pemerintahan Jokowi dipengaruhi oleh kepentingan LSM asing?
Foaed telah lama dikritik oleh para pejabat karena kerja ceroboh yang dilakukan agensinya. Foresthints.news memberi label peta lahan gambut yang disediakan BRG secara hukum dan teknis adalah keliru.
“…. Menteri mengatakan bahwa empat database dari analisis terperinci yang berasal dari pemetaan LiDAR yang dilakukan di unit hidrologi empat gambut yang diserahkan oleh Badan Restorasi Gambut Indonesia (BRG) pada bulan Agustus tahun ini, belum pernah digunakan untuk kepentingan apa pun…“
Banyak suara berpendapat bahwa LSM sedang melakukan “kampanye hitam” yang mengganggu perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kini dalam proses Slap AroundPolicy (SAP) terbaru, sang menteri mengalihkan perhatian ke target lain yang menguntungkan, Freeport.
Pemerintahan Jokowi tidak mengetahui ancaman kelompok LSM ini terhadap ekonomi Indonesia. Berbeda dengan pemerintah India, yang sudah melihat ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional dengan mengeluarkan kebijakan melarang kegiatan Greenpeace dan beberapa LSM asing di negerinya. Argentina, penyelenggara konferensi WTO, menolak akses ke LSM Siemenpuu Finlandia dan Friends of the Earth. Di Indonesia, Siemenpuu memiliki sejarah panjang dengan partai Marxis lokal dan orang-orang paham kiri yang menganggap dirinya adalah aktivis.
Reformasi agraria Jokowi tidak berjalan. Sebuah laporan Nasdaq baru-baru ini menunjukkan bahwa pejabat Indonesia “bingung” dengan kinerja agraria yang buruk, tetapi kurangnya pemahaman pemerintahan Jokowi tetap menjadi salah satu rintangan utama untuk meningkatkan kemakmuran. Menghentikan industri pertanian, moratorium telah menghambat laju perekonomian Indonesia. Pejabat Indonesia terlalu optimis dengan kebijakan agraria. Tidak adanya kebijakan pengganti di bidang agraria menghambat produktivitas industri minyak sawit domestik serta kertas dan bubur kertas atau bahkan hadirnya investor asing.
Visi hijau Jokowi yang populis tidak mungkin dilakukan. Didorong oleh kekhawatiran LSM asing tentang malapetaka instan, pemerintah telah terperangkap dalam histeria global. Strategi CLUA menyerukan agar Indonesia menghapus lebih banyak kepemilikan hutan dari tangan swasta. Pejabat di belakang Jokowi tidak memahami implikasinya bagi dunia industri dan pendapatan negara.
Bahkan dengan penarikan kembali lahan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, bayang-bayang samar rezim Mugabe membuat jeratan panjang serupa bisa terjadi di Indonesia. Secara politis dan ekonomis, kebijakan ini merupakan bencana. Di Afrika, industri pertanian di Zimbabwe telah hancur. Negara itu jatuh miskin. Pelajaran penting bagi pejabat Indonesia yang mengejar fantasi sosialis dan industri hijau.
Komunitas investasi asing terlihat sangat dekat dengan rencana pengambilalihan lahan terhadap salah satu pembayar pajak terbesar di negara ini. Pasar komoditas berpendapat bahwa Jokowi tidak menghormati industrinya sendiri, yang nyata-nyata mempekerjakan sekitar 41,1 juta orang. Akankah pemerintahan Jokowi menjamin investasi asing? Menurut pernyataan yang sudah beredar luas, pemerintah berusaha untuk mendistribusikan kembali 40 juta hektare lahan atau lebih kepada publik.
Pemerintah India setelah tahu bahwa LSM asing menurunkan 2-3% PDB negerinya, segera melarang keberadaan Greenpeace dan membidik Ford Foundation agar bersiap-siap mengalami kondisi serupa. Mungkin pemerintah perlu bangun dari tidur panjang atau bakal kehilangan 2-3% PDB sebagai akibat dari kampanye LSM asing, dan keberadaan aktivis pro-LSM di dalam jajaran pemerintahan.
