Industri sawit nasional mesti disokong seluruh komponen bangsa agar terus memberikan kontribusi devisa yang besar bagi negara serta berkelanjutan di tengah gempuran kampanye hitam serta hambatan perdagangan yang dilakukan negara lain.
Christianto Wibisono, ekonom dari lembaga Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu mengembangkan Indonesia Incorporated, yakni budaya kerja yang harus diwujudkan untuk pembangunan ekonomi dan upaya tersebut harus konstitusional.
Artinya, peran presiden, kepala daerah, dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kesatuan ekonomi nasional yang terorganisir dan berdaya saing.
“Pemerintahan harus berusaha keras untuk mengamankan sawit dari citra negatif. Perlu prioritas untuk memobilisasi dan memberdayakan semua aset yang ada dan merintis perbaikan ke arah pembangunan berkelanjutan,” kata Christianto dalam Musyawarah Nasional Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia X yang digelar di Jakarta, (14-16/3/2018).
Indonesia jelas berkentingan untuk menjaga industri sawitnya karena punya kontribusi besar bagi devisa negara. Berdasarkan data dari tahun 2017, lewat pengembangan olahan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO), Indonesia mampu meraih pendapatan US$22,9 miliar atau sekitar Rp314,8 triliun.
Pencapaian ini juga memperlihatkan bahwa industri kelapa sawit punya kontribusi devisa yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Bila dibandingkan pendapatan yang diraih Indonesia pada 2016, yakni US$17,8 miliar, ada kenaikan dari sektor industri kelapa sawit sebesar US$5,1 miliar.
Kenaikan pendapatan pada 2017 karena produksi CPO Indonesia melonjak mencapai 38 juta ton. Dari 38 juta ton tersebut, yang diekspor ke 50 negara sebanyak 31 juta ton, 7 juta ton dipakai untuk pasar domestik.
Dari 31 juta ton, yang diekspor dalam bentuk CPO hanya 7 juta ton, dan yang terbesar sisanya, 24 juta ton, diekspor dalam bentuk produk olahan mulai dari minyak goreng, biodiesel, hingga bahan pembuatan komestik.
Berdasarkan data 2017 Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia dan memiliki perkebunan sawit sebesar 11,9 juta hektare. Rinciannya, 4,7 juta hektare (42%) merupakan kebun rakyat, baik plasma maupun rakyat swadaya. Sebanyak 7,2 juta hektare lahan perkebunan sawit dikuasai oleh berbagai perusahaan.
Picu Kerawanan Sosial
Berbicara soal sawit Indonesia, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan bahwa kesejahteraan masyakat melalui pemberdayaan sawit rakyat harus menjadi prioritas. “Gangguan” terhadap sawit akan menyebabkan hilangnya sumber pencaharian 30 juta penduduk dan berpotensi memicu kerawanan sosial.
“Ke mana pun saya pergi, tidak pernah lupa untuk mengampanyekan sawit sebagai aset bangsa yang perlu dijaga bersama. Seharusnya tidak perlu ada arogansi kepentingan karena semangat yang harus dibangun adalah kesejahteraan Indonesia,” ujar Amran.
Menurut Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, pemerintah sudah berupaya keras dan terus melawan kampanye hitam dan persaingan tidak sehat terhadap minyak sawit Indonesia. Dirinya mengakui sudah kerap berkirim surat dengan pihak Eropa mengenai diskriminasi terhadap sawit.
“Namun, ini bukan tanggung jawab pemerintah semata. Selayaknya para pebisnis industri kelapa sawit juga terlibat aktif mengedukasi masyarakat untuk melawan propaganda mengenai minyak sawit. Edukasi tersebut akan memunculkan klarifikasi atas tuduhan pihak luar terhadap minyak sawit Indonesia, ” ujar Enggartiasto.
Sementara itu, Nurdin Tampubolon, anggota Komisi I DPR RI, menyesalkan terhambatnya ekspor minyak CPO dan turunannya ke beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Norwegia, India, dan Uni Eropa. Menurutnya, hambatan itu timbul dari kecemburuan negara-negara pesaing atas keberhasilan perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia.
“Mereka itu tidak senang melihat Indonesia bisa sejahtera dengan produksi CPO terbesar di dunia,” tutur Nurdin.
Negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang memiliki produksi minyak biji bunga matahari tidak ingin terisaingi oleh minyak sawit milik Indonesia yang merupakan minyak nabati yang paling kompetitif.
Nurdin menuding, banyak cara yang digunakan negara-negara pesaing untuk menghambat ekspor, salah satunya dengan menyebut Indonesia tidak berwawasan lingkungan agar menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Sayangnya, hal itu tidak akan tercapai karena sawit tetap merupakan komoditas strategis dengan daya saing yang tinggi,” kata Nurdin.
