Sebentar lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau akan mengesahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau. Pengesahan itu dilaksanakan pada 11 September 2017.
Namun, temuan Jikalahari menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sengaja mengubah status dan fungsi kawasan hutan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit menjadi non kawasan hutan atau Area Peruntukan Lain (APL).
Artinya 32 korporasi perkebunan kelapa sawit dari illegal menjadi legal tertuang melalui draft RTRWP Riau 2016 – 2035.
Maka dari itu, pihak Jikalajari meminta kepada dewan terhomat untuk mengadakan uji publik. Agar transparan terhadap draft RTRW tersebut.
“Kita ingin uji publik, sesuai arahan dewan kami sudah menyurati mereka untuk itu,” kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahar, di Jalan Ahmad Dahlan, Pekanbaru, Sabtu (9/9/2017).
Akan tetapi sangat disayangkan, ketika dikonfirmasi Wakil Ketua DPRD Riau H Noviwaldy Jusman menegaskan dirinya belum menerima surat itu.
“Jika Jikalahari meminta tidak masalah, cuma saya minta satu itu. Silahkan surati saya, tapi hingga kini saya belum pernah menerima surat itu,” kata Deded begitu sapaan akrabnya.
Ditegaskan Deded bahwa pembahasan dan diskusi soal draft RTRW tersebut, pihaknya sangatlah terbuka. “Kami siap, buat apa file-file disembunyikan,” ujarnya.
Menurutnya pemprov dan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melepas dan mengalih fungsikan lahan.
“Tidak ada kewenangan kami untuk melepaskan atau mengalifungsikan sebuah kawasan. Kami hanya merencanakan RTRW,” tegas dia.
