Di Uni Eropa, kelapa sawit dianggap sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Hal itu isi dari kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa yakni Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II.
Tuduhan terbaru yang dikeluarkan Uni Eropa untuk Indonesia yaitu status ketenagakerjaan, dialog sosial antara perusahaan dengan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, memperkerjakan anak, upah yang minimum dan lemahanya pengawasan pemerintah.
“Dengan isu lingkungan sudah kewalahan. Ditambah lagi isu anak dan pekerja. Kalau terus digaungkan akan berdampak besar bagi industri,” ujar Ketua bidang Ketenagakerjaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GPKI), Sumarjono Saragih, di Jakarta, Rabu (24/4) kemarin.
Kondisi ini, menurut Sumarjono, jelas industri sawit akan semakin terpuruk. Pemerintah harus segera melakukan tindakan. Di lain sisi, harga sawit yang fluktuatif dan produktivitas kebun yang cenderung stagnan, tidak akan lama lagi jutaan pekerja akan jadi pengagguran.
Kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Sekretaris Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI), Nursanna Marpaung meminta kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa harus dibatalkan, karena jutaan nasib pekerja bergantung dari kelapa sawit.
Atas kondisi tersebut, Nursanna mendukung pemerintah memperjuangkan bagaimana Uni Eropa membatalkan kebijakan pelarangan penggunaan CPO. Catatan dia, jumlah pekerja rakyat, swasta dan negara sebanyak 3,78 juta orang dan 2,2 juta petani. Totalpekerja yang terlibat di kebun sawit mencapai 16,2 juta.
“Pemerintah harus bersikap tegas karena ini menyangkut nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sawit,” tegas Nursanna.
Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasuton belum lama ini menyampaikan sikap di Brussels, Belgia. Darmin dengan tegas menyatakan keberatan dan melawan keputusan Uni Eropa yang melarang penggunaan CPO Indonesia.
Namun keberatan atas kebijakan Uni Eropa itu tidak membuahkan hasil. Menteri Darmin pulang ke Tanah Air tanpa kabar bagus untuk bangsa Indonesia.
Pemerintah juga telah mengeluarkan 10 poin sikap atas langkah diskriminatif Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa melalui pertemuan dengan International Chamber of Commerce European Union MNCs di Kementerian Luar Negeri pada 20 Maret 2019.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah saat ini adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau task force. Satgas ini nantinya untuk melobi pihak Uni Eropa. Satgas melibatkan elemen swasta dan firma hukum ternama di dunia yang mewakili kepentingan Indonesia.
