Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mansia (ESDM) Riau sebut kasus tambang emas ilegal atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Riau turun 60 persen.
Komisi nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) beri saran ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Tim dari Komnas HAM mendatangi Pemprov Riau pada Jumat (19/10/2018) untuk memberikan saran terkait PETI, karena dampak Peti ini sendiri bisa memunculkan masalah horizontal.
Tim yang dipimpin langsung Kepala Biro Penegakan HAM Komnas HAM, Johan Effendi tersebut mengumpulkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
“Kami datang bukan dalam rangka penanganan kasus, tapi dalam rangka memberikan masukan ke Pemprov Riau terkait masalah PETI. Tak ada yang ngadu cuma karena ada lokasinya di sini dan melihat perbandingan di luar ada konflik horizontal, “ujar Johan Effendi kepada Tribun Jumat.
Pihaknya pun memberikan saran dan peringatan agar jangan terjadi seperti di daerah lain.
Dalam kunjungannya mereka ke Riau juga akan melihat kondisi kasus di Mapolda Riau.
Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terus melakukan upaya meminimalisir aktivitas melalui pendekatan alternatif disamping dengan penegakan hukum.
“Sebenarnya PETI ini bisa kita hilangkan melalui kerjasama seperti menciptakan peluang kerja dan alternatif mata pencaharian lain. Seperti pada yang sudah selesai ditambang itu digunakan untuk tambak ikan,”jelas Kepala Dinas ESDM Riau, Indra Lukman Agus di Pekanbaru.
Menurutnya saat ini dibanding dua tahun lalu PETI di Riau sudah mengalami penurunan.
Hal tersebut juga berkat gesitnya kepolisian melakukan penindakan hukum untuk efek jera terutama di Kabupaten Kuantan Singingi.
“Penambangan Emas di Riau lanjutnya biasanya dilakukan oleh perorangan sehingga tidak ada analisis dampak lingkungannya. Oleh karena itulah polisi melakukan langkah preventif dan edukatif agar masyarakat tidak terlibat masalah hukum, “ujar Indra Agus Lukman.
Kepolisian selama tahun ini, kata dia sudah menindak 10 kasus yang biasanya ketika tertangkap akan dibakar alat tambangnya.
Lokasinya ada di daratan dan pada anak sungai yang lokasinya juga sulit diakses.
Sementara itu, untuk pertambangan resmi saat ini di Riau, kata Indra Agus Lukman hanya dua yang terdaftar yakni di Kuansing tiga blok tapi dua dikembalikan ke negara dan satu lagi juga belum beroperasi.
Sedangkan satu lagi di Kampar Kiri Kabupaten Kampar, namun izinnya juga akan dicabut karena beroperasi di Bantaran Sungai.
“Kalau dari datanya ada 60 persen penurunan untuk kasus Peti di Riau, dan ini sangat bagus karena penanganan aparat kepolisian yang maksimal, “ujarnya.
