Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sempat memberikan rekomendasi dan meminta agar Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin tidak meloloskan Haris Hasanuddin dan seorang lainnya dalam seleksi pengisian jabatan tinggi di Kemenag. Namun Lukman tidak melakukannya.
”Rekomendasi Komisi ASN ternyata tidak sepenuhnya diikuti oleh Menteri Agama. HRS [Haris Hasanuddin] salah satu kandidat yang tidak direkomendasikan Komisi ASN, ternyata tetap diangkat oleh Menteri Agama dalam jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,” kata Prijono Tjiptoherijanto, Komisioner Bidang Promosi dan Avokasi KASN dikonfirmasi Gatra.com, Rabu (20/3).
Prijono menuturkan, KASN yang berwenang mengawasi pelaksanaan pengisian 1 JPT Madya dan 13 JPT Pratama yang lowong di lingkungan Kemenag. Seleksi telah dilaksanakan sejak awal tahun 2019. Komisi ASN telah memeriksa dokumen rencana seleksi dan telah menerbitkan persetujuan melalui surat Ketua KASN Nomor B-2840/KASN/12/2018 tanggal 18 Desember 2018, perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Madya dan JPT Pratama di Lingkungan Kementerian Agama RI.
Saat seleksi sedang berlangsung, KASN menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran, yakni 2 peserta seleksi kandidat JPT Pratama pernah dijatuhi hukuman disiplin, namun dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.
Merespons aduan tersebut, KASN melakukan verifikasi, kemudian mengirimkan surat Nomor B-342/KASN/12/2018, tanggal 29 Januari 2019, perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran dalam Seleksi Terbuka di Lingkungan Kementerian Agama.
Surat tersebut, lanjut Prijono, ditujukan kepada Menag yang isinya meminta agar kedua calon tersebut dinyatakan tidak lulus sesuai dengan ketentuan umum huruf (i) persyaratan Seleksi Terbuka di Lingkungan Kementerian Agama. Ketentuannya yakni “Tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir”.
Namun Menag Lukman Hakim tidak menuruti rekomendasi hingga akhirnya mengangkat Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur (Jatim) serta satu perserta seleksi lainnya.
”KASN meminta Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memberhentikan 2 ASN tersebut dari jabatannya dan memberhentikan sementara mereka dari PNS,” katanya.
KASN meminta Menag Lukman Hakim memberhentikan Harris dan seorang lainnya dari jabatan dan PNS sesuai dengan amanah Pasal 88 huruf c UU ASN yang menyebutkan “PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”.
“Kami sangat menyayangkan bahwa Menteri Agama tidak mempertimbangkan rekomendasi Komisi ASN tersebut, sehingga masih tetap melantik Haris Hasanuddin,” katanya.
Akhirnya pelolosan ini terbongkar. KPK menetapkan Muhammad Romahurmuziy (Rommy) selaku Anggota Komisi IV DPR RI dan Ketum PPP, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin; dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait meloloskan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin dalam seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi di Kemenag.
Rommy diduga bersama-sama dengan pihak di Kemenag menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi yakni untuk kepala Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jatim.
KPK menetapkan ketiga orang tersangka di atas setelah mereka terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jatim pada Jumat (16/3). Mereka ditangkap bersama 3 orang lainnya yang kemudian statusnya baru sebagai saksi.
Dalam OTT yang berlangsung pada Jumat pagi tersebut, diamankan uang sejumlah Rp156.758.000 dari sejumlah pihak yang diduga terkait suap untuk memengaruhi pengisian jabatan di Kemenag.
Atas perbuatan tersebut KPK menetapkan Muhammad Romahurmuziy alias Rommy dan kawan-kawan selaku penerima suap diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan terhadap Muhammad Muafaq Wirahadi diduga selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun Haris Hasanudddin juga diduga selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.
