Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia, Ahmad Fikri meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan keterlibatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dalam kasus suap lahan di Riau.
“Di mana dalam persidangan terdakwa Annas Makmun yang saat itu menjabat Gubernur Riau, secara gamblang hakim mengatakan ‘dalang’ kasus suap lahan di Riau adalah Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat menteri kehutanan,” ujar Fikri dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Menurut Fikri, Zulkifli yang kala itu menjabat sebagai menteri kehutanan menyalahgunakan wewenangnya untuk alih fungsi lahan di Riau. Dia berharap KPK menelisiknya.
“Hampir semua kasus korupsi alih fungsi lahan berawal dari keputusan menteri yang berwenang. Dan saat itu, Zulkifli Hasan sebagai menteri kehutanan melalui SK Nomor 673 Tahun 2014 menyetujui alih lahan sebesar 30 ribu hektare yang berujung pada suap kepada Gubernur Annas Makmun,” papar dia.
Fikri merasa, ada yang aneh dalam alih fungsi lahan tersebut. Sebab, Zulkifli Hasan memberikan waktu dua minggu untuk merevisi SK 673/2014 yang tentu saja membuka peluang terjadi tindakan pidana suap yang dilakukan gubernur Riau saat itu.
“Dalam keterangan saksi Masyhud yang tertulis jelas pada putusan 35.Pid.Sus-TPK-2015, dirinya menyebutkan setelah saksi dipanggil oleh Zulkifli Hasan, diminta untuk menemui Surya Darmadi di ruang sebelah Zulkifli Hasan dan diminta untuk mengakomodir Lahan dari Surya Darmadi (PT Duta Palma),” katanya.
“Pada saat itu juga disebutkan Zulkifli Hasan berkata ‘Hud, Tolong dibantu’. Dan pada saat itu juga ada keterangan Gulat Medali Emas Manurung, yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang dari PT Duta Palma yang sudah menghadap Zulkifli Hasan,” sambungnya.
Pada saat pertemuan tersebut, lanjut Fikri, mereka (PT Duta Palma) meminta agar lahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW”. “Pada saat itu, terdakwa memberikan perintah kepada Cecep Iskandar untuk membuka peta dan mengecek posisi lahan PT Duta Palma (PT Duta Palma Satu). Tujuannya, agar tidak tumpang tindih dengan pengajuan lahan dari Kabupaten Indragiri Hulu,” bebernya.
Untuk mengetahui lokasi tersebut tidak termasuk dalam pengajuan di Kabupaten Indragiri Hulu, terdakwa kemudian memerintahkan Cecep Iskandar untuk memasukkan permohonan PT Palma Satu, dalam surat usulan revisi.
Setelah menerima perintah terdakwa untuk memasukkan lokasi yang diminta PT Palma Satu, saat itu Cecep Iskandar pun pergi ke kantor Bappeda untuk membuat peta lokasi yang diajukan perusahaan tersebut.
“Nah, Masyhud yang merupakan Direktur Perencanaan Kawasan Hutan di Kementrian Kehutanan, secara jelas mendapat arahan langsung dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan,” tegas Fikri.
Fikri menilai, Menhut tidak mungkin tidak ikut terlibat dengan adanya kasus OTT kedua Kepala daerah tersebut. “Jadi, kalau sama Setnov KPK berani, masa sama Zulkifli engga berani, usut tuntas dong,” pungkas Ahmad Fikri.
Sebelumnya, Penetapan Annas dan Gulat sebagai tersangka bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada September 2014. Saat itu, KPK menangkap Annas dan Gulat di Perumahan Citra Grand Cibubur, Jakarta Timur.
Saat OTT, KPK menemukan barang bukti uang senilai 156 ribu dolar Singapura dan Rp500 juta yang diduga merupakan uang pemberian Gulat untuk pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk kebun kelapa sawit di Provinsi Riau. Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.
