Dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menelan biaya yang sangat besar jika dibandingkan dengan dampak dari bencana alam seperti gempa dan tsunami. Untuk itu, kasus karhutla ini harus dicegah sejak dini.
Hal itu dikatakan Kepala BNPB RI, Letjen TNI Doni Monardo dalam acara kunjungan kerjanya di Gedung Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis 7 Februari 2019 malam.
“Kita harus mulai waspada, karena musim kemarau tahun 2019 ini datang lebih awal dan diminta kepada seluruh pihak untuk memantau informasi dari BMKG yang kini sudah memiliki alat lebih canggih dari tahun sebelumnya,” tutur Doni.
Dalam kunjungan kerja yang dihadiri oleh Gubernur Riau dan seluruh unsur forkopimda, TNI-Polri, Doni menegaskan, semua pihak yang bertanggungjawab dalam penanganan karhutla ini harus mulai melakukan persiapan dari sekarang.
“Dari sekarang kita harus mulai lakukan persiapan untuk mengatasi masalah karhutla ini, jangan sampai nanti menunggu ada kejadian, menunggu ada kebakaran baru mengambil tindakan,” tegas Doni.
“Kita juga meminta para pelaku dunia usah, dan perusahaan yang memiliki lahan di Riau untuk membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mencegah maupun mengatasi masalah karhutla,” tambahnya.
Doni menerangkan, untuk penanganan kasus karhutla, Gubernur Riau berperan sebagai Dansatgas didukung oleh seluruh unsur forkopimda TNI-Polri.
“Sesuai dengan perintah Presiden, perusahaan-perusahaan di Riau khususnya harus memiliki atau menyewa helikopter secara pribadi untuk penanganan kasus karhutla jika terjadi kebakaran. Jangan menunggu bantuan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
“Pemerintah pusat baru akan memberikan bantuan ke daerah setelah ada pemberitahuan dan permintaan dari Gubernur. Jadi kita minta, dari forkopimda dan TNI-Polri untuk membantu gubernur,” pungkasnya.
