Sanksi yang dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terkait rencana kerja usaha (RKU) mengundang kecaman dari kalangan industrialis. Walaupun isu ketidaksesuaian dengan aturan tata kelola gambut masih bisa diperdebatkan, larangan di saat tidak tepat berpotensi membawa mudharat yang jauh lebih besar.
Bagaimana tidak? Sanksi itu keluar ketika pasar global tengah kelaparan menanti pasokan kertas maupun bubur kertas dari Indonesia, termasuk dari perusahaan yang merupakan bagian dari APRIL Group, yang berbasis di Singapura.
Data ekspor menunjukkan, selama tahun 2016 hingga pertengahan 2017 ini, perlahan tetapi pasti stok kertas nasional yang konon berada pada level tiga bulanan itu, mulai terurai dan terjual habis. Sumbangan devisa ke negara pun tak kurang dari puluhan triliun.
Sebagaimana diketahui, pada 6 Oktober lalu RAPP mendapatkan surat dari Kementerian LHK yang menyatakan bahwa RKU tidak sah sebagai acuan dalam kegiatan operasional di lapangan. Sebelumnya, pada Maret 2017, Kementerian LHK juga telah memberikan sanksi administratif atas PT RAPP Estate Pelalawan agar perusahaan itu mencabut tumbuhan akasia yang telah ditanam. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk membersihkan biomassa bekas pencabutan tanaman akasia serta melakukan penutupan kanal baru yang dibuka.
RAPP juga ditengarai terkena larangan pembukaan lahan baru dan pembangunan kanal, seperti tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pasal itu menyebutkan, setiap orang dilarang membuka lahan dan kanal baru di ekosistem gambut dengan fungsi lindung dengan cara membakar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut.
Tak pelak, walaupun pihak perusahaan masih tutup mulut menyikapi langkah apa yang diambil setelah terbitnya surat tersebut, kondisi ini sangatlah meresahkan. Dengan perkiraan kerugian yang menimpa RAPP senilai US$ 50 juta paling sedikit tiap tahun, ancaman terhadap kemampuan perusahaan kertas itu dalam memenuhi kewajiban utangnya pun terbuka lebar. Terutama untuk menutupi investasi raksasa di pabrik baru senilai tak kurang dari Rp 4 triliun di Pelalawan, Riau.
Jika potensi kerugian sudah sedemikian terbuka dan terlihat, tentu sebagai korporasi, langkah selanjutnya adalah melakukan efisiensi dengan pembatasan produksi, termasuk pada akhirnya merasionalisasi tenaga kerja langsung. Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, beberapa waktu lalu, industri pulp dan kertas nasional menyerap sebanyak 260 ribu tenaga kerja langsung dan 1,1 juta tenaga kerja tidak langsung.
Jumlah kapasitas terpasang industri pulp nasional pada 2017 diperkirakan akan meningkat dari 7,93 juta ton menjadi 10,43 juta ton. Jumlah kapasitas terpasang industri kertas nasional akan sebesar 12,98 juta ton per tahun. Saat ini, tercatat 84 perusahaan pulp dan kertas di dalam negeri.
Bagaimana dengan RAPP?
Berdasarkan rilis perusahaan ke media beberapa waktu lalu, RAPP bersiap menjadi produsen kertas terbesar kedua di dunia seiring dengan selesainya pembangunan pabrik kertas ketiga mereka di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Sebelumnya RAPP sudah memiliki dua pabrik kertas dengan total kapasitas produksi 3.500 ton per hari atau sekitar 850 ribu ton per tahun. Dengan selesainya pembangunan pabrik ketiga, kapasitas produksi kertas di pabrik milik RAPP nantinya akan mencapai 1,1 ton per tahun. Angka ini menjadikan mereka sebagai produsen kertas terbesar kedua di dunia setelah International Paper, produsen kertas asal Amerika Serikat.
Dari pabrik yang mereka miliki saat ini, RAPP memproduksi tiga jenis kertas, yakni customer roll, cut size, dan folio. Tiga jenis kertas itu sebagian dipakai untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dengan merek Paper One, dan sebagian lain diekspor ke 75 negara, antara lain Jepang, Australia, negara-negara di Asia Pasifik, dan Timur Tengah.
Selain memproduksi kertas, RAPP juga menghasilkan pulp atau bubur kertas yang produksinya mencapai 1,2 juta ton per tahun. Angka ini menjadikan RAPP sebagai produsen pulp terbesar ke-9 di dunia. Secara persentase, RAPP mensuplai sekitar 7 persen kebutuhan pulp di dunia.
Jadi, berdasarkan data di atas, produksi RAPP mewakili 10% produksi nasional. Bila disetarakan dengan jumlah pekerja industri kertas, seperti yang diutarakan Dirjen Industri Argo, berhenti operasinya RAPP akan berdampak pada 26 ribu tenaga kerja langsung, serta lebih dari 100 ribu tenaga kerja tak langsung.
Itu baru jumlah perkiraan minimal. Dari sisi potensi ekonomi, dengan perkiraan upah rata-rata per orang selama satu bulan mencapai Rp 1 juta saja, negara akan kehilangan sebesar Rp 126 miliar per bulan!
Bisa dibayangkan berapa banyak usaha lokal yang selama ini masuk dalam mata rantai ekonomi RAPP yang bakal mati. Dan sudah jadi rumus umum, dengan meningkatnya kemiskinan, keresahan sosial pun sudah bisa dipastikan akan menggila.
Ini baru dari sektor konsumsi, belum lagi masalah hilangnya potensi pajak negara. Pertanyaannya, apakah ini yang diinginkan pemerintah?
