Juni 2018 mendatang, sejumlah daerah di Indonesia akan melangsungkan pemilihan gubernur. Salah satunya Provinsi Riau. Ada empat pasang calon gubernur yang bakal berlaga. Pasangan pertama Bupati Siak, Syamsuar, dan mantan Danrem Wirabima 031 Pekanbaru, Edy Nasution. Mereka diusung oleh Partai Nasdem, PAN, dan PKS. Syamsuar masih menjabat sebagai Bupati Siak untuk periode kedua.
Pasangan kedua adalah Firdaus-Rusli Efendy, yang diusung Partai Demokrat dan PPP. Firdaus adalah Wali Kota Pekanbaru yang kini memasuki periode kedua, merupakan kader Partai Demokrat yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Pekanbaru. Rusli, wakilnya, merupakan mantan anggota DPRF Riau.
Pasangan ketiga adalah calon petahana Gubernur Riau, Arsyadjuliandi (Andi) Rachman. Wakil Andi adalah Suyatno, yang merupakan Bupati Rokan Hilir. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar , Hanura, dan PDIP. Andi naik menjadi Gubernur Riau definitif pada 2016 menggantikan Annas Maamun, yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasangan keempat adalah Lukman Edy dan Hardianto. Pasangan ini diusung oleh PKB dan Gerindra. Lukman Edy pernah menjabat sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini ia juga menjabat sebagai Sekjend DPP PKB.
Siapa Paling Kuat?
Seringkali gubernur petahana punya elektabilitas tinggi di tengah masyarakat. Lain halnya dengan gubernur petahana Andi Rahman. Tingkat kepercayaan masyarakat Riau justru rendah terhadap Andi.
Perekonomian Riau dianggap melambat di bawah kepimpinan Andi. Demikian pula dengan pembangunan yang masih dinilai sangat minim. Andi sangat berhati-hati dalam penggunaan anggaran, terutama setelah gubernur Annas Maamun tertangkap KPK pada 2016. Riau bisa dibilang provinsi darurat korupsi sebab tiga gubernur berturut-turut yang menjabat tersangkut kasus korupsi.
Apalagi dalam pemilihan sebelumnya Andi berposisi sebagai wakil, yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Figur yang dipilih ketika itu adalah Annas, sayangnya kepercayaan tersebut disalahgunakan dengan terjeratnya Annas dalam kasus korupsi. Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan, kinerja Andi sebagai Gubernur Riau sangat berpengaruh pada elektabilitasnya. Survei LSI menunjukkan, 38,3 persen masyarakat kurang puas dan 6,2 persen tidak puas sama sekali dengan kinerja Andi Rachman. Yang sangat puas hanya 1,4 persen dan cukup puas 39 persen.
Selain itu sebesar 47,8 persen responden menilai Pemprov Riau belum berhasil mengatasi persoalan di Riau. Itu sebabnya hanya 16,2 persen masyarakat yang menginginkan petahana menjabat kembali sebagai gubernur. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menginginkan lagi petahana menjabat, yaitu mencapai 46,7 persen. Sampai saat ini belum ada lagi data siapa yang paling kuat dalam pilgub Riau 2018.
Bebas Praktik Suap
Masyarakat Riau yang memiliki hak pilih sepertinya harus cerdas dan berhati-hati. Pasalnya, tiga Gubernur Riau berturut-turut terjerat kasus korupsi dan harus berhadapan dengan penyidik KPK. Artinya, praktik korupsi masih sangat rawan terjadi di Riau.
Apalagi jumlah calon kepala daerah yang terciduk lembaga antirasuah karena menerima suap semakin bertambah. Salah satu tujuannya adalah akan digunakan sebagai dana kampanye. Masa kampanye Gubernur Riau sudah dimulai sejak 15 Februari kemarin sampai pertengahan Juni mendatang. Ini adalah masa-masa rawan praktik korupsi terjadi.
Praktik korupsi di arena pilgub sangat mungkin terjadi karena mahalnya biaya pilkada. Apalagi jika ada praktik meminta uang yang dilakukan oleh partai kepada kandidat yang ingin maju dalam pilkada. Angka yang diminta tersebut akan dikonversikan menjadi suara.
Pengeluaran paling tinggi dalam pilkada serentak, menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), pengeluaran paling besar dalam pilkada serentak, yaitu pengeluaran tidak resmi seperti mahar politik, praktik jual beli suara, dan suap, termasuk biaya-biaya yang kurang penting seperti pendanaan saksi.
Kerawanan praktik korupsi itulah yang menuntut masyarakat Riau harus jeli dalam memilih dan meminimalisasi jika ada indikasi praktik suap dan jual beli suara dalam pilkada yang tinggal menghitung hari.
