Bupati Siak Syamsuar didampingi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Siak Amin Budyadi, menyambut hangat rombongan pekerja PT RAPP, Selasa (16/10/2017) ke kantornya.
Bahkan Syamsuar menyatakan mendukung perjuangan pekerja agar Permen LHK nomor 17 tahun 2017 tentang pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) itu direview kembali.
“Tetapi kewenangan kehutanan sudah berada di provinsi. Apa langkah-langkah yang dibuat provinsi, apakah sudah ada? Belum ada? Astagfirullah,” kata Syamsuar.
Harusnya, kata dia, provinsi mengambil bagian dari perjuangan ini. Sebab gubernur itu adalah wakil dari pemerintahan pusat.
“Makanya kami ingin jadi gubernur,” seloroh dia tang disambit gelak tawa pekerja.
Syamsuar berjanji akan ikut membicarakan aspirasi pekerja tersebut ke pemerintah pusat. Ia menyebut akan menyampaikan apa yang dirasakan orang-orang daerah tentang Permen yang diterbitkan Mentri LHK Siti Nurbaya.
“Iya, nanti saya akan sampaikan ini ke Ibu Mentri. Namanya kita ikhtiar, meskipun kewenangan itu ada pada gubernur,” kata dia.
Sementara Amin Budyadi menyebut luas HTI di Sian 255 ribu hektar. Namun, untuk lebih kongkretnya Amin meminta data pekerja HTI yang ada di kabupaten Siak.
“Misalnya di kecamatan A ada sebanyak sekian orang, kecamatan B, dan seterusnya. Kalau kita bicara pakai data ke pusat itu kan lebih kuat,” kata dia.
Rombongan pekerja PT RAPP itu tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Riau Kompleks (Asperikom) dan Forum Komunikasi Paguyuban Riau Kompleks.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pulp and Kertas Seluruh Indonesia (FSPPKSI) sekaligus koordinator Asperikom, Hamdani mengatakan, pada Permen LHk pasal 8 a sampai 8 g secara gamblang sudah mengancam hajat hidup pekerja. Sebab pada pasal itu, perusahaan boleh menumbang akasia tapi tidak boleh menanam lagi.
“Kalau tak boleh menanam lagi tentu pekerja tidak lagi dapat bekerja. Ujung-ujungnya terjadi PHK,” kata dia.
