Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan, Syahrul Syarif, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan mulai melakukan kajian-kajian terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) untuk tahun 2018.
Menurutnya, pemakaian DAK-DR semakin diperluas dan tidak hanya membiaya program reboisasi hutan saja. Syahrul Syarif juga menyebutkan, pihaknya sudah mendapatkan sosialisasi terkait standar harga terhadap program-program yang akan diselenggarakan berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kemudian rincian biaya setiap program, baik penghijauan maupun diluar reboisasi, sedang disusun untuk dianggarkan.
“Sekarang dasar hukumnya sudah ada mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) sampai Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Jadi tidak ada masalah lagi untuk dipergunakan,” beber Syahrul Syarif, Minggu (25/3/18).
Dalam aturan itu, lanjut Syahrul, anggaran jumbo itu bisa dipakai untuk program di luar reboisasi dan penghijauan hutan.
“Selain itu, penggunaannya tidak serta merta dalam satu tahun anggaran berjalan sekaligus.
Kita rancang pemakaiannya selama tiga tahun ini. Tim sedang menyusun kajian dan program yang bisa didanai dari anggaran ini (DAK-DR),” tambah Syahrul.
Syahrul merincikan, TAPD berencana mengalokasikan dana jumbo itu untuk kegiatan penanggulangan bencana Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut). Seperti pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA), pembelian peralatan pemadaman api, hingga operasional pemadaman Karlahut di Pelalawan.
Selain itu, dana itu akan digelontorkan untuk pembangunan tebing dan turap di tebing sungai dalam mengantisipasi abrasi kawasan pantai.
Kemudian penghijauan di areal kawasan hutan yang tidak dibebani izin perusahaan serta hutan lindung yang dikelola langsung oleh kementerian. “Termasuk membiayai pembangunan hutan raya daerah maupun hutan kota,” tandasnya.
Hasil kajian TAPD akan diusulkan ke Bupati Pelalawan HM Harris untuk disetujui. Jika sudah diteken barulah diusulkan ke Kementerian Keuangan sebagai pengambil keputusan akhir. Jika disetujui, program yang disusun langsung dijalankan.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin, pihaknya sedang melakukan revisi terhadap besaran DAKDR yang diterima sejak tahun 2009 hingga 2017 ini.
Angka Rp 183 M ternya tidak valid jika dibandingkan dengan data yang dimiliki dari Kementerian Keuangan. “Ini sedang kita hitung ulang lagi. Karena dari kemenkeu itu angkanya bukan segitu. Selama ini kita menganggarkan terlalu besar,” ungkap Devitson Saharuddin.
Devitson mengungkapakan, jika selama ini Pemkab Pelalawan menganggarkan DAKDR Rp 183 M, ternyata dari data transfer kementerian selama ini hanya Rp 113 M. Berarti ada selisih Rp 70 M dari yang diprediksi beberapa tahun terakhir.
Kelebihan itu bisa digunakan untuk kegiatan lain. Karena dana itu murni milik pemda akibat kesalahan penganggaran selama ini. “Berarti untung di kita, karena kelebihan kita anggarkan. Yang repotnya kalau kurang. Sebenarnya ini tak jadi masalah. Tinggal mensingkronkan saja,” tandasnya.
Seperti diketahui, Pemda Pelalawan berenana menggunakan anggaran DAKDR untuk kegiatan lain, disamping program reboisasi. Sesuai dengan keputusan Menkeu yang pemakaiannya diperluas ke kegiatan yang diperuntukan.
Seperti penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Namun pemda masih melakukan kajian agar tidak ada celah hukum.
