Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Riau, Syarifuddin, menyebutkan, penyaluran dana desa di Provinsi itu, untuk tahun 2018 mencapai angka 99%.
Angka tersebut berbeda dengan data yang dilansir Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang menyatakan realisasi penyerapan dana desa di wilayah itu pada 2018 baru mencapai angka 56,3 persen atau Rp709 miliar dari total Rp1,26 triliun.
Menurut Syariffudin tak sinkronnya data antara instasinya dengan Kanwil Ditjend Perbendaharaan Riau, bisa jadi lantaran perekapan data. Karena, untuk keseluruhan total tahapan sudah mencapai 99%.
Dimana, penyaluran dana desa terdiri dari tiga tahapan. Tahap I 26%, tahap II 40%, dan tahap III 39%. Sehinga potal penyaluran sudah mencapai 99%.
“Kita kan 4 triwulan, ketika cair triwulan I untuk pengajuan triwulan II dia harus selesaikan LPJ-nya sistemnya kan dari Rekening Kas Uang Negara (RKUN) ke Rekening Kas Uang Daerah (RKUD),” ungkapnya kepada Gatra.com, Rabu (6/2).
Syariffudin menambahkan persentase yang berbeda antar setiap tahapan, bisa disebabkan kesiapan perangkat desa mengatasi administrasi Anggaran Desa.
Sebab, kata Syariffudin, kemampuan setiap desa dalam penyusunan laporan berbeda satu dengan yang lainnya.
“Kendala itu misalnya keterlambatan administrasi, seperti APBDesa, laporan penyerapan dan output dana desa yang sudah dikucurkan. Oleh sebab itu pendamping desa dibutuhkan,” sambungnya.
Ada pun jumlah tenaga pendamping desa saat ini mencapai 800-an orang. Jumlah tersebut, sambung Syariffudin, kurang memadai mengingat jumlah Desa mencapi lebih dari 1.500 desa.
Selain kendala semacam itu tantangan dilapangan tersebut juga dipengaruhi lingkungan kerja di kantor desa. Dimana perangkat desa seringkali berpotensi berganti bila terjadi pertukaran kelapa desa.
