Awal tahun 2018 ini, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Ditetapkan status tersebut akibat kejadian karhutla hampir disemua daerah kabupaten/kota di Riau.
Kebijakan jangka menengah daerah target penurunan kejadian karhutla hingga tahun 2019 menjadi 0,00 Ha lahan terbakar di Provinsi, artinya dengan terjadinya karhutla di tahun 2018 yang ditetapkan status siaga darurat menunjukan komitmen Provinsi Riau belum berpihak pada upaya penyelamatan lingkungan hidup.
Kejadian karhutla sudah semakin meluas di beberapa daerah, bahkan sampai periode Februari 2018 ini, kejadian karhutla sudah mencapai seluas 772 hektar, yang terjadi di 11 kabupaten/kota se- Riau kecuali wilayah di kabupaten Kuansing yang belum terjadi kebakaran.
Kejadian karhutla cukup parah terjadi Kabupaten Meranti yaitu seluas 211,5 ha, Pelalawan seluas 170 ha, Inhu 121,5 ha, Bengkalis 88 ha dan Dumai seluas 86, 25 ha, selebihnya karhutla juga terjadi wilayah Kota Pekanbaru, Inhil, Rohil, kampar, Siak dan Rohul masing-masing seluas antara 30 ha – 1 ha, dengan angka tersebut sangat memungkinkan kejadian karhutla akan semakin parah jika tidak segera diantisipasi pemerintah daerah.
Namun dibalik kejadian itu, dari hasil penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat anggaran karhutla minim alokasi.
Tahun 2018, anggaran untuk pengendalian karhutla justru sangat minim alokasi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.
Terjadi penurunan cukup signifikan alokasi anggaran karhutla tahun 2018 mencapai 77% atau hanya sebesar Rp6,8 miliar dari belanja karhutla tahun 2017 yaitu sebesar Rp29,3 miliar.
“Minimnya biaya karhutla tersebut tentu berdampak pada kinerja pengendalian karhutla yang tidak maksimal, dapat dikatakan bahwa pemerintah abai terhadap kejadian karhutla yang semakin meluas dan akan menimbulkan banyak kerugian, “ujar Kordinator Fitra Riau Usman kepada Tribun Jumat.
Disamping itu, upaya pengendalian karhutla seharusnya dapat dilakukan mulai pada tahap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat karhutla.
Namun berdasarkan identifikasi rencana kegiatan tahun 2018 di masing-masing OPD (Dinas LHK, BPBD dan Perkebunan) hanya melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, sedangkan pemulihan akibat kejadian karhutla luput dari perencanaan, seharusnya dengan sulitnya pencegahan dan penanggulangan karhutla, maka upaya pemulihan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dari total Rp6,8 miliar biaya pengendalian karhutla tahun 2018, penggunaan anggaran tersebut sebesar Rp3,3 miliar atau sama dengan 49% untuk membiayai kegiatan pencegahan, sedangkan yang 51% atau sebesar Rp3,5 milyar dipergunakan untuk untuk membiayai kegiatan penangulangan karhutla.
“Artinya selama ini pemerintah lebih memprioritaskan kegiatan untuk penanggulangan daripada pencegahan, padahal pencegahan itu jauh lebih penting daripada penanggulangan, “jelas Usman.
Sementara Anggaran Karhutla Kabupaten/Kota untuk pengendalian karhutla juga menjadi tanggungjawab kabupaten/kota, meskipun kewenangan kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Tahun 2018, total alokasi anggaran karhutla dari 11 kabupeten/kota di Riau, mengalokasikan anggaran untuk pengendalian karhutla sebesar Rp15,9 miliar, cukup sigifikan terdapat di kabupaten bengkalis sejumlah Rp6,5 miliar, Inhil Rp5,9 miliar, Meranti Rp1,2 miliar dan Rohul Rp1,04 miliar.
“Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya seperti Dumai, Inhu, Siak, Kuansing, Rohil, Pelalawan dan Kampar masing-masing mengalokasikan anggaran untuk pengendalian karhutla dibawah Rp1 miliar,”ujar Usman.
