Provinsi Riau sebagai daerah penghasil komoditi kelapa sawit terbesar di Indonesia selama ini belum pernah mendapat manfaat bagi hasil minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengatakan, pemerintah pusat harus mengatur ketentuan penerimaan bagi hasil CPO demi kelangsungan industri kelapa sawit di Bumi Lancang Kuning itu sendiri.”Riau selama ini cuma diberi asap, mestinya ada penerimaan daerahnya,” kata Wan Thamrin di Kantor Gubernur Riau, Senin (30/7/2018).
Asap yang dimaksud Wan itu, diantaranya didapat dari polusi udara yang dihasilkan oleh cerobong asap pabrik kelapa sawit dan terjadinya bencana kabut asap karena Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang diduga terjadi karena ada aktivitas pembukaan lahan kelapa sawit baru.
“Bagi hasil CPO itu harus ada perhitungan dan kontribusinya ke daerah. Masak hadiahnya cuma kabut asap aja,” tuturnya.
