Meski tanpa izin dari pemerintah daerah, PT Runggu Prima Jaya (RPJ) diduga nekat menyulap Hutan Lindung Bukit Betabuh seluas 3.247 hektar yang berlokasi di 5 titik dalam wilayah Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap, Inhu dan Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku, Inhu menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2010 silam.
Ironis, sejak beroperasi tahun 2010 silam hingga kebun kelapa sawit menghasilkan semua berjalan lancar, “Perusahaan seolah tak tersentuh hukum,” kata tokoh masyarakat Peranap, Milli Taufik kepada awak media seraya mempertanyakan masalah ini kepada Kepala Desa Pesajian dan Kepada Desa Anak Talang, Senin (27/11).
Informasi dari desa setempat PT Runggu Prima Jaya membuka lahan perkebunan di Hutan Lindung tersebut bermodalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama masyarakat dari dua kepala desa di sana, selanjutnya diganti rugi.
Namun, kepala desa Pesajian sempat komplain, karena surat tanah yang pernah dia tanda tangani hanya sekitar 30 hektar saja, kenyataannya lahan yang dibabat PT Runggu mencapai ratusan hektar, bahkan bisa mencapai ribuan hektar, ujar Milli Taufiq menirukan ucapan Kades Pesajian, Batang Peranap.
Berlindung Dibalik Koperasi Apkasindo
Anehnya lagi, tambah Milli Taufiq, informasi dari berbagai pihak di Peranap menyebutkan, belakangan PT Runggu Prima Jaya mengatasnamakan Koperasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Aspekindo) Kabupaten Inhu agar seolah olah kebun kelapa sawit seluas 3.247 hektar itu adalah milik petani kelapa sawit yang bernaung di Koperasi Aspekindo, bahkan PT Runggu menyebutkan bahwa dia hanya sebatas kontraktor pembangunan kebun, setelah selesai dibangun dikembalikan kepada pemiliknya.
Terpisah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH) Pekanbaru melalui Rian Sibarani, Senin (27/11) menjelaskan bahwa PT Runggu Prima Jaya (RPJ) sama sekali tidak memiliki izin, mulai dari izin lokasi, izin usaha perkebunan (IUP), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), apalagi Hak Guna Usaha (HGU).
Lanjutnya, hal itu sudah dipertanyakan kepada pihak yang berkompoten yaitu, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Kab Inhu, Dinas Pertanian dan Perternakan Bidang Perkebunan Kab Inhu dan Dinas Perkebunan Prop Riau, hingga BPN Kab Inhu dan BPN Provinsi Riau. “Tidak satupun Dinas tersebut yang mengetahui legalitas PT Runggu Prima Jaya yang telah membangun kebun sawit di Kabupaten Inhu, dan institusi itu tidak merasa ada menerbitkan rekomendasi apalagi izin kepada PT Runggu Prima Jaya,” sebut Rian.
Menurut Rian Sibarani, terkait hal ini, pihaknya sudah melaporkannya langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta pada 24 Nopember 2017, dan sekarang disusul melaporkan hal yang sama ke Polda Riau, “Sekarang kami sedang berada di Polda Riau, Pekanbaru untuk melaporkan keberadaan PT Runggu Prima Jaya yang telah menyulap Hutan Lindung hingga ribuan hektar,” Kata Rian.
Dijelaskan Rian, sebelumnya di areal yang sama PT Mulia Agro Lestari mengajukan izin lokasi kepada Bupati Inhu pada 7 Juni 2011 silam. Bupati menolak karena areal yang dimohonkan merupakan Hutan Lindung. Lokasi yang sama kemudian dikelola PT Runggu Prima Jaya. Setidaknya ada 5 lokasi dengan luasan ± 3.247 hektar dikuasai oleh PT Runggu Prima Jaya, papar Rian.
Menejer PT Runggu Prima Jaya, A Sihaloho dihubungi via selulernya, Senin (27/11) mengatakan dia tidak lagi bekerja di PT Runggu Prima Jaya Peranap dan sudah digantikan oleh TJ Purba. Sayangnya TJ Purba tidak bersedia dihubungi awak media ini, bahkan pesan singkat tidak dibalas.
